Pemerintah Bakar Uang Rp7 Triliun Demi Rayu Raksasa Otomotif Asing, Efektif atau Buntung?

JAKARTA - Uang rakyat sebesar Rp7 triliun rupanya telah menguap menjadi "pelicin" jalan bagi masuknya raksasa-raksasa otomotif dunia ke Tanah Air dalam dua tahun terakhir.

Angka fantastis yang digelontorkan pemerintah ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan pertaruhan besar atas nama elektrifikasi dan investasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dengan lugas membuka kartu bahwa insentif jumbo tersebut diberikan demi memikat para investor agar mau menanamkan modal dan membangun pabrik di sini.

Namun, di balik klaim keberhasilan menarik investasi, terselip ironi tentang seberapa besar ketergantungan kita pada "pemanis buatan" berupa subsidi negara untuk menggerakkan industri.

Daftar Belanja Para Raksasa: Janji Manis atau Realita?

“Pemerintah menyalurkan insentif untuk sektor otomotif Rp7 triliun dalam 2 tahun, dan oleh karena itu beberapa pabrik sudah dikomit untuk dibangun," ujar Airlangga.

Pernyataan ini menyiratkan bahwa tanpa uang triliunan tersebut, Indonesia mungkin tidak cukup seksi di mata investor.
Faktanya, "karpet merah" ini memang berhasil mendatangkan deretan angka investasi yang menyilaukan mata, didominasi oleh pemain dari China.

BYD, raksasa mobil listrik dunia, diklaim telah merealisasikan 90 persen investasinya senilai Rp11,2 triliun dengan target kapasitas produksi 150.000 unit per tahun.

Chery tak mau kalah, menyuntikkan tambahan modal Rp5,2 triliun dengan ambisi memegang dua hingga tiga merek pada 2030.

Sementara itu, Wuling yang sudah lebih dulu mapan, menggelontorkan Rp9,3 triliun untuk sektor otomotif dan tambahan Rp7,5 triliun khusus untuk pabrik baterai.

Pendatang baru dari Vietnam, VinFast, turut meramaikan dengan investasi Rp3,7 triliun untuk kapasitas 50.000 unit per tahun. Di sisi lain, pemain lama Hyundai menambah investasinya sebesar Rp20 triliun.

Bom Waktu di Tahun 2026

Namun, publik perlu kritis melihat skema "tukar guling" ini. Selama dua tahun terakhir, keran impor mobil utuh (Completely Built Up/CBU) dibuka lebar tanpa bea masuk dan pajak barang mewah bagi mereka yang berkomitmen investasi.

Ini adalah fasilitas "surga" bagi importir.

Ujian sesungguhnya baru akan dimulai pada 1 Januari 2026. Para produsen yang telah menikmati manisnya bebas pajak impor wajib membayar "utang" mereka dengan merakit mobil secara lokal (CKD) dalam jumlah yang setara dengan unit yang mereka impor, minimal hingga tahun 2027.

Syaratnya pun ketat: Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen.

Pertanyaannya, mampukah pemerintah bertindak tegas jika janji perakitan lokal ini meleset? Atau negara hanya akan menjadi pasar empuk barang impor yang dibungkus janji investasi masa depan?

Paradoks Kebijakan: Mobil Mewah Dimanja, Motor Rakyat Dianaktirikan

Kritik paling pedas layak dilayangkan pada ketimpangan prioritas insentif. Di saat pemerintah menanggung PPN sebesar 10 persen untuk mobil listrik—yang notabene barang tersier bagi kalangan menengah ke atas—nasib berbeda dialami kendaraan roda dua.

Sepanjang 2025, pemerintah memutuskan tidak memberikan insentif atau subsidi untuk motor listrik.

Padahal, motor adalah moda transportasi kaum kebanyakan yang paling butuh disubsidi untuk beralih ke energi hijau.
Kebijakan ini memperlihatkan paradoks yang nyata: negara rela "membakar" Rp7 triliun untuk memanjakan korporasi mobil asing, namun membiarkan pasar motor listrik rakyat berjalan tertatih-tatihtanpastimulus.