Dalih Spesifikasi 4x4 Mengubur Pekerja Sendiri: Ini Dampak Manuver Impor 105 Ribu Pikap India Agrinas
Sabtu, 21 Februari 2026 - 15:38 WIB
loading...
Keputusan PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) memborong 105.000 unit kendaraan niaga asal India untuk kebutuhan operasional logistik Koperasi Desa Merah Putih jadi sorotan besar. Bahkan, kontraproduktif terhadap peta jalan industrialisasi nasional. Foto
A
A
A
JAKARTA - Keputusan PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) memborong 105.000 unit kendaraan niaga asal India untuk kebutuhan operasional logistik Koperasi Desa Merah Putih jadi sorotan besar. Bahkan, kontraproduktif terhadap peta jalan industrialisasi nasional.
Di tengah gaung kemandirian ekonomi yang terus disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto, manuver impor berskala raksasa oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini justru memukul telak industri otomotif domestik, dengan potensi kerugian Produk Domestik Bruto (PDB) yang ditaksir menembus angka Rp39,29 triliun.
Secara rincian kontrak, Agrinas mendatangkan kendaraan dalam bentuk utuh (Completely Built Up/CBU) dari dua raksasa manufaktur India.
Angka 105.000 unit tersebut terbagi atas:
35.000 unit model pikap Mahindra Scorpio
70.000 unit dari Tata Motors yang terdiri atas 35.000 unit Yodha Pick-Up dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.
Center of Economic and Law Studies (Celios) menguliti dampak destruktif dari kebijakan ini.
Alih-alih menciptakan efek pengganda (multiplier effect) di dalam negeri, impor CBU ini secara harfiah mematikan aktivitas ekonomi lokal.
Ekonom Celios, Nailul Huda, menegaskan bahwa langkah ini berpotensi merampas pangsa pasar produk rakitan dalam negeri.
Berdasarkan kajian Celios, selain hilangnya PDB sebesar Rp39,29 triliun, dampak lanjutan yang tak kalah mengerikan adalah melayangnya potensi pendapatan masyarakat sebesar Rp39,05 triliun, serta ancaman hilangnya sekitar 330.000 lapangan pekerjaan di berbagai sektor turunan.
“Tidak ada aktivitas ekonomi yang diciptakan dari importasi ini. Industri otomotif, khususnya yang menjual mobil pick up, akan mengalami kerugian. Maka mereka akan mengurangi produksi ataupun membeli bahan baku atau stok. PMI Manufaktur industri otomotif akan mengalami pelemahan," tutur Huda, saat dihubungi SindoNews.
Ia juga menyoroti aspek fatal lainnya: kebijakan impor mobil jadi ini secara langsung menyalahi aturan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Ironi semakin menganga ketika kita membedah data dan kapasitas terpasang industri otomotif nasional saat ini.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) yang menaungi 61 perusahaan otomotif melaporkan bahwa total kapasitas produksi pabrik di Indonesia menembus 2,5 juta unit kendaraan bermotor roda empat atau lebih setiap tahunnya.
Khusus untuk kendaraan komersial kelas menengah ke bawah atau pikap, Indonesia sebenarnya sangat berotot.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa industri nasional memiliki kemampuan produksi kendaraan pikap dengan kapasitas fantastis sekitar 1 juta unit per tahun.
Saat ini, produksi pikap digawangi oleh tujuh pabrikan anggota GAIKINDO:
PT Suzuki Indomobil Motor
PT Isuzu Astra Motor Indonesia
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor
PT SGMW Motor Indonesia (Wuling Motors)
PT Sokonindo Automobile (DFSK)
PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN)
PT Astra Daihatsu Motor
Secara spesifik, ketujuh perusahaan ini memiliki kapasitas produksi pikap lebih dari 400.000 unit per tahun yang statusnya hingga kini belum dapat dipergunakan secara optimal (idle capacity).
Kendaraan niaga bersistem penggerak 4x2 buatan mereka terbukti tangguh melibas berbagai infrastruktur ekstrem di Nusantara, didukung jaringan purna jual yang masif, serta memiliki TKDN tinggi yang mencapai lebih dari 40 persen.
Ketua Umum GAIKINDO, Putu Juli Ardika, menyayangkan langkah instan Agrinas.
Ia meyakinkan bahwa industri lokal bersama Gabungan Industri Alat-Alat Mobil & Motor (GIAMM) sebenarnya sangat sanggup memenuhi permintaan tersebut jika diberi ruang.
"Memang diperlukan waktu yang memadai agar jumlah dan kriterianya dapat dipenuhi," tegas Putu Juli.
GAIKINDO bahkan menyatakan sanggup memproduksi kendaraan pikap dengan sistem penggerak 4x4 seperti yang dituntut Agrinas, asalkan diberikan waktu persiapan produksi yang logis.
Saat ini, sektor otomotif mencatatkan penyerapan hampir 100.000 tenaga kerja langsung di lini pabrik, dengan total nilai investasi yang tertanam mencapai Rp194,22 triliun.
Selama beberapa tahun belakangan, sektor ini sedang berdarah-darah karena penjualan domestik tertekan hingga merosot di bawah angka 1 juta unit per tahun.
Beruntung, industri ini masih tertolong angka ekspor yang berhasil mencapai lebih dari 518.000 unit ke 93 negara.
Menperin Agus Gumiwang menjabarkan logika ekonomi sederhana (backward linkage) yang diabaikan oleh Agrinas.
Jika kebutuhan awal sebanyak 70.000 unit kendaraan pikap saja dipenuhi oleh produk buatan anak bangsa, dampak ekonomi langsung yang tercipta di dalam negeri akan menyentuh angka Rp27 triliun.
Dana fantastis ini akan menghidupi subsektor krusial lainnya seperti industri ban, kaca, baterai basah (accu), logam, kulit, plastik, kabel, hingga komponen elektronik lokal.
Lebih jauh, Menperin mengingatkan bahwa memaksakan spesifikasi 4x4 dari India untuk seluruh wilayah desa tidak sepenuhnya efisien.
Biaya perawatan sistem 4x4 jauh lebih mahal, ketersediaan suku cadangnya terbatas, dan memiliki harga jual kembali yang sangat rendah dibanding pikap 4x2 yang sudah berakar di Indonesia.
“Apabila seluruh kebutuhan kendaraan pikap dipenuhi melalui impor, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh industri di luar negeri. Kami terus mengajak pelaku industri otomotif agar menjaga keberlangsungan usaha, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja," ujar Agus.
Di tengah gaung kemandirian ekonomi yang terus disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto, manuver impor berskala raksasa oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini justru memukul telak industri otomotif domestik, dengan potensi kerugian Produk Domestik Bruto (PDB) yang ditaksir menembus angka Rp39,29 triliun.
Secara rincian kontrak, Agrinas mendatangkan kendaraan dalam bentuk utuh (Completely Built Up/CBU) dari dua raksasa manufaktur India.
Angka 105.000 unit tersebut terbagi atas:
35.000 unit model pikap Mahindra Scorpio
70.000 unit dari Tata Motors yang terdiri atas 35.000 unit Yodha Pick-Up dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.
Center of Economic and Law Studies (Celios) menguliti dampak destruktif dari kebijakan ini.
Alih-alih menciptakan efek pengganda (multiplier effect) di dalam negeri, impor CBU ini secara harfiah mematikan aktivitas ekonomi lokal.
Ekonom Celios, Nailul Huda, menegaskan bahwa langkah ini berpotensi merampas pangsa pasar produk rakitan dalam negeri.
Berdasarkan kajian Celios, selain hilangnya PDB sebesar Rp39,29 triliun, dampak lanjutan yang tak kalah mengerikan adalah melayangnya potensi pendapatan masyarakat sebesar Rp39,05 triliun, serta ancaman hilangnya sekitar 330.000 lapangan pekerjaan di berbagai sektor turunan.
“Tidak ada aktivitas ekonomi yang diciptakan dari importasi ini. Industri otomotif, khususnya yang menjual mobil pick up, akan mengalami kerugian. Maka mereka akan mengurangi produksi ataupun membeli bahan baku atau stok. PMI Manufaktur industri otomotif akan mengalami pelemahan," tutur Huda, saat dihubungi SindoNews.
Ia juga menyoroti aspek fatal lainnya: kebijakan impor mobil jadi ini secara langsung menyalahi aturan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Ironi semakin menganga ketika kita membedah data dan kapasitas terpasang industri otomotif nasional saat ini.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) yang menaungi 61 perusahaan otomotif melaporkan bahwa total kapasitas produksi pabrik di Indonesia menembus 2,5 juta unit kendaraan bermotor roda empat atau lebih setiap tahunnya.
Khusus untuk kendaraan komersial kelas menengah ke bawah atau pikap, Indonesia sebenarnya sangat berotot.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa industri nasional memiliki kemampuan produksi kendaraan pikap dengan kapasitas fantastis sekitar 1 juta unit per tahun.
Saat ini, produksi pikap digawangi oleh tujuh pabrikan anggota GAIKINDO:
PT Suzuki Indomobil Motor
PT Isuzu Astra Motor Indonesia
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor
PT SGMW Motor Indonesia (Wuling Motors)
PT Sokonindo Automobile (DFSK)
PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN)
PT Astra Daihatsu Motor
Secara spesifik, ketujuh perusahaan ini memiliki kapasitas produksi pikap lebih dari 400.000 unit per tahun yang statusnya hingga kini belum dapat dipergunakan secara optimal (idle capacity).
Kendaraan niaga bersistem penggerak 4x2 buatan mereka terbukti tangguh melibas berbagai infrastruktur ekstrem di Nusantara, didukung jaringan purna jual yang masif, serta memiliki TKDN tinggi yang mencapai lebih dari 40 persen.
Ketua Umum GAIKINDO, Putu Juli Ardika, menyayangkan langkah instan Agrinas.
Ia meyakinkan bahwa industri lokal bersama Gabungan Industri Alat-Alat Mobil & Motor (GIAMM) sebenarnya sangat sanggup memenuhi permintaan tersebut jika diberi ruang.
"Memang diperlukan waktu yang memadai agar jumlah dan kriterianya dapat dipenuhi," tegas Putu Juli.
GAIKINDO bahkan menyatakan sanggup memproduksi kendaraan pikap dengan sistem penggerak 4x4 seperti yang dituntut Agrinas, asalkan diberikan waktu persiapan produksi yang logis.
Taruhan Nyawa 1,5 Juta Pekerja Lokal
Mengimpor 105.000 unit kendaraan dari India bukan sekadar persoalan kalah tender, melainkan ancaman langsung terhadap kelangsungan hidup 1,5 juta pekerja yang berada di dalam ekosistem industri otomotif nasional.Saat ini, sektor otomotif mencatatkan penyerapan hampir 100.000 tenaga kerja langsung di lini pabrik, dengan total nilai investasi yang tertanam mencapai Rp194,22 triliun.
Selama beberapa tahun belakangan, sektor ini sedang berdarah-darah karena penjualan domestik tertekan hingga merosot di bawah angka 1 juta unit per tahun.
Beruntung, industri ini masih tertolong angka ekspor yang berhasil mencapai lebih dari 518.000 unit ke 93 negara.
Menperin Agus Gumiwang menjabarkan logika ekonomi sederhana (backward linkage) yang diabaikan oleh Agrinas.
Jika kebutuhan awal sebanyak 70.000 unit kendaraan pikap saja dipenuhi oleh produk buatan anak bangsa, dampak ekonomi langsung yang tercipta di dalam negeri akan menyentuh angka Rp27 triliun.
Dana fantastis ini akan menghidupi subsektor krusial lainnya seperti industri ban, kaca, baterai basah (accu), logam, kulit, plastik, kabel, hingga komponen elektronik lokal.
Lebih jauh, Menperin mengingatkan bahwa memaksakan spesifikasi 4x4 dari India untuk seluruh wilayah desa tidak sepenuhnya efisien.
Biaya perawatan sistem 4x4 jauh lebih mahal, ketersediaan suku cadangnya terbatas, dan memiliki harga jual kembali yang sangat rendah dibanding pikap 4x2 yang sudah berakar di Indonesia.
“Apabila seluruh kebutuhan kendaraan pikap dipenuhi melalui impor, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh industri di luar negeri. Kami terus mengajak pelaku industri otomotif agar menjaga keberlangsungan usaha, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja," ujar Agus.
(dan)
Lihat Juga :
