Pastikan Mobil Desa Murah, Menperin: Tunggu Tanggal Rilis Harganya
Pastikan Mobil Desa Murah, Menperin: Tunggu Tanggal Rilis Harganya
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggelar ajang pameran AMMDes Summit & Exhibition dengan tema "Membangun Sinergi Pengembangan Industri Alat Mekanis Multifungsi Pedesaan (AMMDes)" di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, pekan kemarin. Dalam pameran ini, sebanyak 60 perusahaan memperkenalkan beberapa mobil desa yang komponennya berasal dari pabrikan lokal.
Pemerintah sendiri berupaya mempercepat pengembangan program alat mekanisme multifungsi pedesaan (AMMDes) guna memacu kegiatan ekonomi pedesaan dan penguasaan teknologi automotif. Karena itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menegaskan bahwa mobil desa tidak masuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).
"Perpajakan kita sudah diurus bahwa hanya 0% saja dalam paket yang sudah kami rencanakan," kata Airlangga Hartarto di Gedung Kemenperin, Jakarta saat kegiatan berlangsung.
Menperin menambahkan, industri ini membutuhkan dukungan teknis dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait kelayakan jalan. Selain itu juga memerlukan dukungan Kepolisian mengenai registrasi kendaraan dan dari Badan Stardardisasi Nasional (BSN) terkait SNI.
"Sisi fasilitasnya dibutuhkan dukungan dari Kementerian Keuangan terkait info dan fasilitas perpajakan. Kami juga butuh dukungan Kementerian Dalam Negeri terkait pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama di daerah," katanya.
Menperin pun memastikan harga mobil desa akan jauh lebih murah supaya tidak membebani masyarakat desa. Alasannya, ajang ini diharapkan bisa mendorong percepatan rencana penciptaan mobil pedesaan untuk menunjang kegiatan pertanian dengan memaksimalkan komponen dalam negeri. "Untuk harga tunggu tanggal mainnya. Kalau harga pemerintah tidak mematok," katanya.
Pemerintah sendiri berupaya mempercepat pengembangan program alat mekanisme multifungsi pedesaan (AMMDes) guna memacu kegiatan ekonomi pedesaan dan penguasaan teknologi automotif. Karena itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menegaskan bahwa mobil desa tidak masuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).
"Perpajakan kita sudah diurus bahwa hanya 0% saja dalam paket yang sudah kami rencanakan," kata Airlangga Hartarto di Gedung Kemenperin, Jakarta saat kegiatan berlangsung.
Menperin menambahkan, industri ini membutuhkan dukungan teknis dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait kelayakan jalan. Selain itu juga memerlukan dukungan Kepolisian mengenai registrasi kendaraan dan dari Badan Stardardisasi Nasional (BSN) terkait SNI.
"Sisi fasilitasnya dibutuhkan dukungan dari Kementerian Keuangan terkait info dan fasilitas perpajakan. Kami juga butuh dukungan Kementerian Dalam Negeri terkait pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama di daerah," katanya.
Menperin pun memastikan harga mobil desa akan jauh lebih murah supaya tidak membebani masyarakat desa. Alasannya, ajang ini diharapkan bisa mendorong percepatan rencana penciptaan mobil pedesaan untuk menunjang kegiatan pertanian dengan memaksimalkan komponen dalam negeri. "Untuk harga tunggu tanggal mainnya. Kalau harga pemerintah tidak mematok," katanya.
(mim)
Explore More