MPR: Kedatangan Jokowi di MoU Proton Wajar
MPR: Kedatangan Jokowi di MoU Proton Wajar
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang menilai, hadirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat penandatangan perjanjian (MoU) antara PT Adiprakasa Cipta Lestari (ACL) dengan Proton Holding Hbd merupakan hal wajar. Kondisi saat itu, Indonesia ingin menampilkan pengusaha, ketimbang pemerintah.
"Selama bisnis tidak mengkhawatirkan. Karena ini bukan government to government (G2G), tapi business to business (B2B). Kita ingin menampilkan pengusaha di depan. Jangan dibalik, pemerintah di depan dan pengusaha di belakang," ujar Oesman di Jakarta, Senin (9/2/2015).
Oesman melihat, MoU antara ACL dan Proton masih dalam penjajakan sehingga belum ada kesepakatan final. Pemerintah Indonesia juga belum mengeluarkan keputusan apapun terkait kerja sama swasta antara kedua negara. Sehingga dirinya keberatan kalau ada pihak yang tidak objektif menilai perkara ini.
"Saya tidak melihat ini sebagai final. Belum selesai ini, kita masih tunggu, belum ada keputusan pemerintah, ini antara pedagang ke pedagang. Bisa saja Jokowi melihat-lihat di sana kemudian teknologinya dibawa kesini," imbuhnya.
Oesman mengatakan, secara pribadi dia mendukung hadirnya mobil nasional (mobnas), karena Indonesia sudah waktunya membangun mobil produksi sendiri. Namun, dia menekankan program kerja sama harus mementingkan rakyat. Memanfatkan tenaga kerja lokal sebagai transfer teknologi dari perusahaan luar negeri.
"Ini (MoU) juga peluang di industri R&D. Perencanan dalam instrumen program ini bisa saja untuk anak bangsa Indonesia. Kita tidak bisa menuding ini terlalu cepat. Jokowi itu pintar, kalian saja yang tidak mau mengakuinya," tutup Oesman.
"Selama bisnis tidak mengkhawatirkan. Karena ini bukan government to government (G2G), tapi business to business (B2B). Kita ingin menampilkan pengusaha di depan. Jangan dibalik, pemerintah di depan dan pengusaha di belakang," ujar Oesman di Jakarta, Senin (9/2/2015).
Oesman melihat, MoU antara ACL dan Proton masih dalam penjajakan sehingga belum ada kesepakatan final. Pemerintah Indonesia juga belum mengeluarkan keputusan apapun terkait kerja sama swasta antara kedua negara. Sehingga dirinya keberatan kalau ada pihak yang tidak objektif menilai perkara ini.
"Saya tidak melihat ini sebagai final. Belum selesai ini, kita masih tunggu, belum ada keputusan pemerintah, ini antara pedagang ke pedagang. Bisa saja Jokowi melihat-lihat di sana kemudian teknologinya dibawa kesini," imbuhnya.
Oesman mengatakan, secara pribadi dia mendukung hadirnya mobil nasional (mobnas), karena Indonesia sudah waktunya membangun mobil produksi sendiri. Namun, dia menekankan program kerja sama harus mementingkan rakyat. Memanfatkan tenaga kerja lokal sebagai transfer teknologi dari perusahaan luar negeri.
"Ini (MoU) juga peluang di industri R&D. Perencanan dalam instrumen program ini bisa saja untuk anak bangsa Indonesia. Kita tidak bisa menuding ini terlalu cepat. Jokowi itu pintar, kalian saja yang tidak mau mengakuinya," tutup Oesman.
(dyt)
Explore More