Apindo: Tak Ada Investasi, Esemka Enggak Jalan
A
A
A
JAKARTA - Banyak pihak mengingatkan keberadaan mobil hasil rakitan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (Esemka) yang awalnya digadang sebagai mobil nasional (mobnas), tapi kini terbengkalai. Mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai, proyek ini tidak berjalan lantaran tidak ada investasi dari pemerintah.
"Pemerintah enggak mau mengeluarkan dana, bagaimana ngasihnya ke perusahaan swasta," ungkapnya melalui sambungan telepon kepada Sindonews, Selasa (10/2/2015). Dia manambahkan, investasi yang dibutuhkan adalah teknologi tingkat tinggi. Mulai dari komponen mesin, spare part, layanan kredit dan lainnya. "Itu enggak bisa berkompetisi, semua itu kan memiliki dana yang besar, puluhan miliar, dengan teknologi yang tinggi pula," ujar Sofjan.
Sementara itu, terkait masalah investasi dinilai Sofjan juga masuk ke dalam kelangsungan mobnas. "Saya pikir bisa, cuma masalahnya dana produksi dari dalam negeri. Kebanyakan kita masih ekspor. Untuk sekedar bangga saja, enggak lah, nantinya perusahaan dan pemerintah yang rugi," paparnya.
Sofjan juga melanjutkan, untuk mobnas sendiri harus memiliki komponen lokal konten dalam negeri kurang lebih 40%. "40% itu harus komponen lokal dari dalam negeri. Baru bisa dikatakan mobnas," tandasnya.
(Baca: Tolak Proton, Jokowi Diminta Konsentrasi Esemka)
"Pemerintah enggak mau mengeluarkan dana, bagaimana ngasihnya ke perusahaan swasta," ungkapnya melalui sambungan telepon kepada Sindonews, Selasa (10/2/2015). Dia manambahkan, investasi yang dibutuhkan adalah teknologi tingkat tinggi. Mulai dari komponen mesin, spare part, layanan kredit dan lainnya. "Itu enggak bisa berkompetisi, semua itu kan memiliki dana yang besar, puluhan miliar, dengan teknologi yang tinggi pula," ujar Sofjan.
Sementara itu, terkait masalah investasi dinilai Sofjan juga masuk ke dalam kelangsungan mobnas. "Saya pikir bisa, cuma masalahnya dana produksi dari dalam negeri. Kebanyakan kita masih ekspor. Untuk sekedar bangga saja, enggak lah, nantinya perusahaan dan pemerintah yang rugi," paparnya.
Sofjan juga melanjutkan, untuk mobnas sendiri harus memiliki komponen lokal konten dalam negeri kurang lebih 40%. "40% itu harus komponen lokal dari dalam negeri. Baru bisa dikatakan mobnas," tandasnya.
(Baca: Tolak Proton, Jokowi Diminta Konsentrasi Esemka)
(dyt)