Proton Belum Tentu Lolos Investasi di Indonesia
Proton Belum Tentu Lolos Investasi di Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin menegaskan, Proton Holding Berhad belum tentu lolos berinvestasi di Indonesia meski telah bekerja sama dengan PT Adiperkasa Citra Lestari (ACL). Karja sama ini murni bisnis antara swasta dengan swasta.
Dia menjelaskan, masih diperlukan uji kelayakan (feasibility study/FS) terlebih dahulu sebelum anak usaha Lotus Cars Inggris ini melenggang di Indonesia.
Bahkan, lanjut Saleh, tidak ada dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tergelontorkan untuk mendanai kerja sama tersebut.
"Tentu kan itu kerja sama b to b. Dalam kerja sama tersebut, itu dalam rangka MoU untuk membuat FS enam bulan ke depan. Dalam kerja sama tersebut tidak ada sama sekali pelibatan pemerintah. Apalagi penggunaan dana APBN maupun BUMN," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/2/2015).
Saleh menjelaskan, dalam proses penyelesaian uji kelayakan, Proton akan dikaji mengenai kelayakannya memproduksi mobil di Indonesia bersama Adiperkasa.
Menurutnya, jika layak, Proton harus mendaftarkan investasinya ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan ke Kementerian Perindustrian untuk mendapatkan Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK). "Nanti dalam membuat FS, mereka dilihat mampu dan layak atau enggak," tegas dia.
Mantan anggota DPR RI ini menambahkan, pemerintah tidak pernah membedakan dan memberi perlakuan khusus untuk investor yang ada di Indonesia.
"Kepada investor apapun kita selalu berikan rancangan-rancangan. Macam-macam baik tax holiday, tax allowance. Kita tidak pernah membedakan, atau memperlakukan khusus," tandas Menperin.
Dia menjelaskan, masih diperlukan uji kelayakan (feasibility study/FS) terlebih dahulu sebelum anak usaha Lotus Cars Inggris ini melenggang di Indonesia.
Bahkan, lanjut Saleh, tidak ada dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tergelontorkan untuk mendanai kerja sama tersebut.
"Tentu kan itu kerja sama b to b. Dalam kerja sama tersebut, itu dalam rangka MoU untuk membuat FS enam bulan ke depan. Dalam kerja sama tersebut tidak ada sama sekali pelibatan pemerintah. Apalagi penggunaan dana APBN maupun BUMN," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/2/2015).
Saleh menjelaskan, dalam proses penyelesaian uji kelayakan, Proton akan dikaji mengenai kelayakannya memproduksi mobil di Indonesia bersama Adiperkasa.
Menurutnya, jika layak, Proton harus mendaftarkan investasinya ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan ke Kementerian Perindustrian untuk mendapatkan Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK). "Nanti dalam membuat FS, mereka dilihat mampu dan layak atau enggak," tegas dia.
Mantan anggota DPR RI ini menambahkan, pemerintah tidak pernah membedakan dan memberi perlakuan khusus untuk investor yang ada di Indonesia.
"Kepada investor apapun kita selalu berikan rancangan-rancangan. Macam-macam baik tax holiday, tax allowance. Kita tidak pernah membedakan, atau memperlakukan khusus," tandas Menperin.
(izz)
Explore More