Obat atau Racun? MTI Sebut Subsidi Motor Listrik Beban Baru dan Tagih Janji Prabowo Soal Angkutan Umum

"Masyarakat menganggap stimulus sebagai cara memperluas lapangan kerja dan menaikkan pendapatan. Motor listrik tidak menjawab hal itu," kata Wakil Ketua MTI, Djoko Setijowarno. Ia menegaskan bahwa produk konsumtif seperti motor listrik justru akan menjerat masyarakat dalam liabilitas baru berupa cicilan dan biaya perawatan.

Kritik ini semakin tajam ketika MTI menuding bahwa program ini meleset jauh dari harapan dan justru menggerus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Subsidi ini justru menggerus APBN yang seharusnya bisa dipakai untuk program pengentasan kemiskinan," tambah Djoko.

Angka yang Tak Bisa Berbohong: Beban Transportasi Orang Miskin

Argumentasi MTI diperkuat oleh data yang tak terbantahkan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut menunjukkan fakta yang mencengangkan: biaya transportasi setiap harinya telah menggerogoti 30 hingga 40 persen dari total pendapatan warga miskin di perkotaan.

Bagi MTI, angka ini adalah bukti telak bahwa subsidi motor listrik sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan. Sebaliknya, subsidi untuk angkutan umum diyakini akan menjadi solusi yang langsung dirasakan.

"Subsidi angkutan umum adalah cara paling efektif untuk pengentasan kemiskinan struktural," lanjut Tory Damantoro. "Biaya transportasi yang dihemat bisa dialihkan untuk makan, pendidikan anak, atau biaya kesehatan. Ini stimulus riil yang berdampak langsung di akar rumput."

Tiga Tuntutan dan Janji yang Terlupakan

Atas dasar analisis ini, MTI mengajukan tiga rekomendasi konkret kepada pemerintah: