Ganjar Sebut Insentif Mobil Listrik Tak Tepat, Pembelinya Orang Kaya
loading...
Ganjar Pranowo tidak sepakat dengan kebijakan insentif mobil listrik. (Foto: Fadli Ramadan)
A
A
A
JAKARTA - Ganjar Pranowo mengkritik kebijakan pemerintah memberikan insentif untuk mobil listrik karena konsumennya rata-rata orang kaya. Hal itu diperkuat fakta harga mobil listrik yang mahal.
“Menurut saya kalau subsidinya bagi mereka yang mampu, tidak terlalu tepat,” kata Ganjar saat berkunjung ke pameran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024) malam.
Pemerintah beralasan pemberian insentif mobil listrik untuk mempercepat penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Regulasi tentang insentif kendaraan listrik tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 8/2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau insentif mobil listrik yang ditanggung pemerintah atau PPN DTP tahun anggaran 2024.
Dalam pasal 3 insentif pemerintah ditentukan bahwa kriteria Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) masih menjadi syarat penerima PPN DTP. Rincian persyaratannya, untuk mobil listrik TKDN minimal 40 persen, serta bus listrik 40 persen dan 20 persen.
Besaran PPN DTP mencapai 10 persen dari tarif normal 11 persen. Khusus bus listrik dengan TKDN 20 persen, hanya mendapatkan PPN DTP sebesar 5 persen. Masa PPN DTP ini terhitung sejak Januari hingga Desember 2024.
Sehubungan dengan hal ini Ganjar menegaskan tidak masalah, namun tetap perlu ada pembatasan. “Tapi kalau itu mendorong industri ini berkembang boleh-boleh saja, tinggal kita batasi berapa lama waktu yang diperlukan, kalau tidak, maka transisinya tidak mungkin. Transformasi yang diperlukan perlu insentif,” ujarnya.
“Yang menikmati memang relatif orang-orang yang relatif mampu, kalau spiritnya itu transisi, itu baik. Jadi itu salah satu pilihan.”
Saat ini, sudah ada tiga model mobil listrik yang memenuhi syarat mendapatkan insentif pemerintah , yakni Wuling Air ev, Hyundai Ioniq 5 , dan terbaru Wuling BinguoEV.
“Menurut saya kalau subsidinya bagi mereka yang mampu, tidak terlalu tepat,” kata Ganjar saat berkunjung ke pameran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024) malam.
Pemerintah beralasan pemberian insentif mobil listrik untuk mempercepat penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Regulasi tentang insentif kendaraan listrik tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 8/2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau insentif mobil listrik yang ditanggung pemerintah atau PPN DTP tahun anggaran 2024.
Dalam pasal 3 insentif pemerintah ditentukan bahwa kriteria Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) masih menjadi syarat penerima PPN DTP. Rincian persyaratannya, untuk mobil listrik TKDN minimal 40 persen, serta bus listrik 40 persen dan 20 persen.
Besaran PPN DTP mencapai 10 persen dari tarif normal 11 persen. Khusus bus listrik dengan TKDN 20 persen, hanya mendapatkan PPN DTP sebesar 5 persen. Masa PPN DTP ini terhitung sejak Januari hingga Desember 2024.
Sehubungan dengan hal ini Ganjar menegaskan tidak masalah, namun tetap perlu ada pembatasan. “Tapi kalau itu mendorong industri ini berkembang boleh-boleh saja, tinggal kita batasi berapa lama waktu yang diperlukan, kalau tidak, maka transisinya tidak mungkin. Transformasi yang diperlukan perlu insentif,” ujarnya.
“Yang menikmati memang relatif orang-orang yang relatif mampu, kalau spiritnya itu transisi, itu baik. Jadi itu salah satu pilihan.”
Saat ini, sudah ada tiga model mobil listrik yang memenuhi syarat mendapatkan insentif pemerintah , yakni Wuling Air ev, Hyundai Ioniq 5 , dan terbaru Wuling BinguoEV.
(msf)
Explore More