Hyundai Minta Pemerintah Beri Kepastian Insentif Mobil Listrik
loading...
Fransiscus Soerjopranoto, CEO HMID berharap pemerintah melanjutkan insentif mobil listrik di 2025. Foto: HMID
A
A
A
JAKARTA - Insentif mobil listrik masih jadi bahasan pemerintah. Sebab, aturan tersebut rencananya akan habis pada akhir tahun ini. Alhasil, kepastian kebijakan tersebut sangat dibutuhkan oleh produsen untuk menyusun strategi tahun depan.
Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) berharap pemerintah segera mengetuk palu soal insentif mobil listrik. Menurutnya, ini sangat penting untuk membuat sebaran mobil listrik lebih luas lagi di Indonesia.
“Paling penting buat mobil listrik. Sebetulnya jangan sampai aturan perpajakan yang ada untuk pemberian insentif PPN (mobil listrik telat), segera dimunculkan bulan Januari (2025)," kata Frans saat ditemui di Jakarta, belum lama ini.
Oleh sebab itu, Frans meminta pemerintah sesegera mungkin memberikan kepastian kelanjutan insentif tersebut. Sehingga masyarakat tidak akan lagi melakukan penundaan pembelian mobil baru yang membuat angka penjualan kembali terperosok.
“Jadi jangan seperti tahun ini yang baru terbit bulan Februari. Nanti akan ada semacam ‘polisi tidur’ untuk yang jualan mobil listrik," ujar Frans.
Soal kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi 12 persen, Frans mengungkapkan hal tersebut masih bisa disiasati oleh produsen. Caranya dengan menahan kenaikan harga mobil baru demi menjaga volume pasar.
"Kami melihatnya masih bisa disiasati. Karena apa? Dari sisi produsen, ada kebijakan atau policy untuk tak menaikan harga terlebih dahulu. Istilahnya meringankan konsumen kita karena kita perlu jaga volume dan market," ungkapnya.
Tapi, Frans mengakui akan ada kesulitan bagi produsen apabila PPN 12 persen berlaku tahun depan. Diharapkan pemerintah memberikan insentif tambahan pada industri otomotif agar tidak ada banyak pihak yang terbebani.
"Memang ini belum ketuk palu. Justru saya lebih mendorong pemerintah apabila bisa mengeluarkan insentif yang bisa meningkatkan volume (penjualan) dari industri secara keseluruhan,"ucapnya.
Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) berharap pemerintah segera mengetuk palu soal insentif mobil listrik. Menurutnya, ini sangat penting untuk membuat sebaran mobil listrik lebih luas lagi di Indonesia.
“Paling penting buat mobil listrik. Sebetulnya jangan sampai aturan perpajakan yang ada untuk pemberian insentif PPN (mobil listrik telat), segera dimunculkan bulan Januari (2025)," kata Frans saat ditemui di Jakarta, belum lama ini.
Oleh sebab itu, Frans meminta pemerintah sesegera mungkin memberikan kepastian kelanjutan insentif tersebut. Sehingga masyarakat tidak akan lagi melakukan penundaan pembelian mobil baru yang membuat angka penjualan kembali terperosok.
“Jadi jangan seperti tahun ini yang baru terbit bulan Februari. Nanti akan ada semacam ‘polisi tidur’ untuk yang jualan mobil listrik," ujar Frans.
Soal kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi 12 persen, Frans mengungkapkan hal tersebut masih bisa disiasati oleh produsen. Caranya dengan menahan kenaikan harga mobil baru demi menjaga volume pasar.
"Kami melihatnya masih bisa disiasati. Karena apa? Dari sisi produsen, ada kebijakan atau policy untuk tak menaikan harga terlebih dahulu. Istilahnya meringankan konsumen kita karena kita perlu jaga volume dan market," ungkapnya.
Tapi, Frans mengakui akan ada kesulitan bagi produsen apabila PPN 12 persen berlaku tahun depan. Diharapkan pemerintah memberikan insentif tambahan pada industri otomotif agar tidak ada banyak pihak yang terbebani.
"Memang ini belum ketuk palu. Justru saya lebih mendorong pemerintah apabila bisa mengeluarkan insentif yang bisa meningkatkan volume (penjualan) dari industri secara keseluruhan,"ucapnya.
(dan)
Explore More