Opsen Pajak Kandas di Jakarta, Ganti Pajak Progresif Naik!

JAKARTA - Mulai 5 Januari 2025, pemerintah akan menerapkan aturan baru terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Aturan baru ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memungut opsen pajak, yaitu pungutan tambahan di atas PKB dan BBNKB.

Apa itu Opsen Pajak?

Opsen pajak adalah bagian dari regulasi yang mengatur pembagian pendapatan pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan kata lain, opsen pajak merupakan bagian dari PKB dan BBNKB yang akan dibagikan kepada kabupaten/kota.

Dasar hukum penerapan opsen pajak ini adalah:
- UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)
- PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bagaimana Cara Menghitung Opsen Pajak?

Besaran opsen pajak ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Namun, pada dasarnya opsen pajak dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebesar 66% dari total PKB dan BBNKB yang terutang.

Meskipun opsen pajak akan berlaku secara nasional, ada kabar baik bagi warga Jakarta. Opsen pajak kendaraan tidak akan berlaku di Jakarta.

Hal ini dikarenakan Jakarta tidak memiliki kabupaten/kota, sehingga PKB hanya dipungut oleh pemerintah provinsi. Dengan demikian, tidak ada pembagian pendapatan pajak dengan kabupaten/kota seperti yang diatur dalam mekanisme opsen pajak.

Meskipun bebas dari opsen pajak, pemerintah provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan kenaikan tarif pajak progresif mulai Januari 2025.

Berikut rincian kenaikan tarif pajak progresif di Jakarta:
- Kendaraan kedua hingga kelima: Naik 0,5% dari tarif sebelumnya.
- Kendaraan kelima dan seterusnya: Tetap 6%.



Warga Jakarta boleh bernapas lega karena terbebas dari opsen pajak kendaraan. Namun, perlu diingat bahwa tarif pajak progresif akan mengalami kenaikan. Bagi Anda yang berencana menambah kendaraan, perlu mempertimbangkan kenaikan tarif ini dalam perencanaankeuanganAnda.