Jalanan Indonesia Membunuh 3 Orang Tiap Jam, Kemenhub Tawarkan Resep dari Jepang: Mungkinkah?

JAKARTA - Setiap 60 menit, tiga nyawa melayang sia-sia di jalanan darat Indonesia. Ini bukan angka statistik biasa, melainkan sebuah tragedi harian yang diakui sendiri oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan.

Jalan raya kita telah berubah menjadi mesin pembunuh senyap yang tak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menciptakan kemiskinan baru saat para kepala keluarga menjadi korban.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menawarkan sebuah solusi: meniru resep sukses Jepang dalam menekan angka kecelakaan.

Ini ide yang terdengar mulia, namun memicu pertanyaan besar: mungkinkah sebuah resep dari negeri yang sangat berbeda bisa menjadi obat ajaib bagi masalah kronis di Tanah Air?

Angka-Angka yang Menampar

Sebelum membahas solusinya, mari kita lihat betapa parahnya masalah ini. Data dari Korlantas Polri melukiskan gambaran suram: jumlah korban meninggal terus menanjak, dari 25.266 jiwa pada 2021 menjadi hampir 28.000 jiwa pada 2023.

Kontrasnya begitu menampar jika dibandingkan dengan Jepang. Pada tahun 2021, saat Jepang dengan populasi 125 juta jiwa mencatat 2.500 kematian, Indonesia dengan populasi 270 juta jiwa justru mencatat lebih dari 27.000 kematian—sepuluh kali lipat lebih banyak.

"Kalau meninggal bapak dari anak-anak itu, anaknya jadi yatim. Berpotensi jadi kemiskinan," kata Aan, menyoroti dampak sosial yang menghancurkan dari setiap angka kematian tersebut.

Mimpi Disiplin ala Negeri Sakura

Resep yang ditawarkan Kemenhub adalah meniru pendekatan Jepang yang fokus pada edukasi keselamatan sejak usia dini.

"Kalau belajar dari Jepang, di Jepang itu hampir nggak ada penegakan hukum, nggak ada kamera ETLE mereka coba menanamkan masalah keselamatan sejak usia dini, dari TK, sekolah sampai SD dan itu berhasil," ungkap Aan.

Ini adalah sebuah visi idealis. Namun, bisakah budaya disiplin tinggi yang dibangun selama puluhan tahun di Jepang begitu saja 'dicangkokkan' ke Indonesia?

Sebuah negara dengan tantangan infrastruktur yang carut-marut, penegakan hukum yang lemah dan seringkali transaksional, serta budaya 'cari jalan pintas' yang seolah mendarah daging.

Wacana ini terasa melompati akar masalah yang sebenarnya: kualitas jalan yang buruk, korupsi dalam penerbitan SIM, uji kelayakan kendaraan (KIR) yang kerap menjadi formalitas, hingga tidak adanya desain jalan yang aman bagi pejalan kaki dan pengendara motor.

Pada akhirnya, niat Kemenhub untuk menyelamatkan nyawa patut diapresiasi. Namun, menyodorkan mimpi indah dari Jepang tanpa menyentuh borok masalah di dalam negeri terasa seperti menunda pekerjaan rumah yangsesungguhnya.