Di-PHP Pemerintah, Produsen Motor Listrik Bakar Uang Sendiri Demi Bertahan Hidup
Rabu, 27 Agustus 2025 - 13:59 WIB
loading...
Nasib percepatan adopsi motor listrik di Indonesia kini digantung, terperangkap di antara janji pemerintah dan realita pahit dunia usaha. Foto: Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Ironi pahit tengah terjadi di industri motor listrik Indonesia. Di saat animo masyarakat sedang tinggi-tingginya, program subsidi dari pemerintah yang menjadi "nyawa" utama penjualan justru mati suri sejak Desember 2024.
Kini, para produsen dibiarkan terkatung-katung dalam ketidakpastian, dipaksa mengambil langkah nekat demi menjaga pasar tetap hidup.
Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin), seolah tak berdaya, terperangkap dalam labirin birokrasi yang lambat.
Sementara itu, di medan perang yang sesungguhnya, para pemain industri seperti Polytron terpaksa "bakar uang" dengan memberikan subsidi dari kantong mereka sendiri.
"Usulan-usulan datang dari industri. Usulan itu dibahas bersama pimpinan asosiasi dan kementerian atau lembaga terkait," kata Mahardi Tunggul Wicaksono, Direktur Industri Kemenperin, di Jakarta, Senin (25/8).
Ia mengakui bahwa proses ini harus melewati berbagai mekanisme yang rumit. Puncaknya adalah kalimat pasrah yang menjadi mimpi buruk bagi para pelaku bisnis yang butuh kepastian.
"Sejauh ini masih dalam proses. Kami menunggu arahan lebih lanjut. Jadi ditunggu saja," ujarnya.
Jawaban "ditunggu saja" adalah kemewahan yang tidak dimiliki oleh industri. Setiap hari tanpa kepastian adalah potensi kehilangan penjualan dan momentum pasar yang telah dibangun dengan susah payah.
Namun, setelah syarat dipermudah, animo publik meledak. Kuota 50.000 unit di 2024 ludes, bahkan harus ditambah 10.000 unit lagi pada Agustus 2024.
Data ini adalah bukti tak terbantahkan: masyarakat menginginkan motor listrik, dan subsidi adalah jembatan utamanya. Lantas, mengapa program yang terbukti berhasil justru kini "ditelantarkan" tanpa kejelasan?
Ini adalah pertaruhan besar yang mengorbankan keuntungan demi menjaga api pasar tetap menyala.
"Ya pasti (margin keuntungannya menipis), itu sudah pasti. Tapi Polytron kalau sudah terjun ke suatu bisnis pasti akan commit. Jadi biar kami yang ngurus di dapur, kami usahakan produk kami memenuhi kebutuhan konsumen," ungkap Ilman Fachrian, Head of Product EV 2W Polytron Indonesia.
Pada akhirnya, kisah ini adalah cerminan dari sebuah kegagapan sistemik. Industri sudah siap berlari kencang, konsumen sudah berada di garis start, namun pistol penanda balapan justru dipegang oleh wasit yang masih sibuk berdiskusi.
Nasib percepatan adopsi motor listrik di Indonesia kini "digantung", terperangkap di antara janji pemerintah dan realita pahit dunia usaha.
Kini, para produsen dibiarkan terkatung-katung dalam ketidakpastian, dipaksa mengambil langkah nekat demi menjaga pasar tetap hidup.
Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin), seolah tak berdaya, terperangkap dalam labirin birokrasi yang lambat.
Sementara itu, di medan perang yang sesungguhnya, para pemain industri seperti Polytron terpaksa "bakar uang" dengan memberikan subsidi dari kantong mereka sendiri.
Jawaban Klasik Birokrasi: "Ditunggu Saja!"
Saat ditanya mengenai nasib kelanjutan subsidi yang sangat dinantikan ini, jawaban dari pemerintah terdengar seperti sebuah lagu lama yang diputar berulang-ulang."Usulan-usulan datang dari industri. Usulan itu dibahas bersama pimpinan asosiasi dan kementerian atau lembaga terkait," kata Mahardi Tunggul Wicaksono, Direktur Industri Kemenperin, di Jakarta, Senin (25/8).
Ia mengakui bahwa proses ini harus melewati berbagai mekanisme yang rumit. Puncaknya adalah kalimat pasrah yang menjadi mimpi buruk bagi para pelaku bisnis yang butuh kepastian.
"Sejauh ini masih dalam proses. Kami menunggu arahan lebih lanjut. Jadi ditunggu saja," ujarnya.
Jawaban "ditunggu saja" adalah kemewahan yang tidak dimiliki oleh industri. Setiap hari tanpa kepastian adalah potensi kehilangan penjualan dan momentum pasar yang telah dibangun dengan susah payah.
Ironi di Balik Angka: Program Sukses yang Ditelantarkan
Sikap pemerintah yang lamban ini terasa semakin ironis jika melihat data kesuksesan program subsidi sebelumnya. Diluncurkan pada Maret 2023 dengan kuota 200.000 unit, program ini memang sempat terseok-seok.Namun, setelah syarat dipermudah, animo publik meledak. Kuota 50.000 unit di 2024 ludes, bahkan harus ditambah 10.000 unit lagi pada Agustus 2024.
Data ini adalah bukti tak terbantahkan: masyarakat menginginkan motor listrik, dan subsidi adalah jembatan utamanya. Lantas, mengapa program yang terbukti berhasil justru kini "ditelantarkan" tanpa kejelasan?
Langkah Nekat Sang Pelopor: Polytron 'Bakar Uang' Rp7 Juta per Unit
Di tengah kelumpuhan kebijakan ini, Polytron mengambil langkah yang sangat berisiko namun patut diacungi jempol. Mereka memutuskan untuk tidak menunggu. Sebaliknya, mereka mengambil alih peran pemerintah dengan memberikan subsidi Rp7 juta langsung kepada konsumen.Ini adalah pertaruhan besar yang mengorbankan keuntungan demi menjaga api pasar tetap menyala.
"Ya pasti (margin keuntungannya menipis), itu sudah pasti. Tapi Polytron kalau sudah terjun ke suatu bisnis pasti akan commit. Jadi biar kami yang ngurus di dapur, kami usahakan produk kami memenuhi kebutuhan konsumen," ungkap Ilman Fachrian, Head of Product EV 2W Polytron Indonesia.
Pada akhirnya, kisah ini adalah cerminan dari sebuah kegagapan sistemik. Industri sudah siap berlari kencang, konsumen sudah berada di garis start, namun pistol penanda balapan justru dipegang oleh wasit yang masih sibuk berdiskusi.
Nasib percepatan adopsi motor listrik di Indonesia kini "digantung", terperangkap di antara janji pemerintah dan realita pahit dunia usaha.
(dan)
Lihat Juga :