Nasib Subsidi Motor Listrik Rp7 Juta Digantung: Industri Menanti Pasrah, Pemerintah Sibuk Finalisasi

JAKARTA - Pasar motor listrik Indonesia kini ibarat pasien yang tengah mengalami sakau. "Obat bius" berupa subsidi pemerintah sebesar Rp7 juta per unit telah dicabut sejak Desember 2024, dan kini, sembilan bulan kemudian, pasar sedang merasakan gejala putus obat yang menyakitkan: penjualan anjlok drastis.

Para produsen dan calon konsumen kini terjebak dalam limbo melelahkan. Di satu sisi, ada sinyal-sinyal samar dari pemerintah bahwa "obat" itu akan diberikan kembali.

Namun di sisi lain, yang ada hanyalah penantian tanpa akhir, sementara pemerintah masih sibuk berkutat dalam tahap "finalisasi" yang tak kunjung usai.

Suara Pasrah dari Industri

Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), sebagai representasi para produsen, kini berada dalam posisi canggung. Alih-alih secara agresif melobi pemerintah untuk mempercepat keputusan, mereka justru memilih untuk menanti dengan pasrah.

Ketua Umum AISI, Johannes Loman, saat ditemui di Jakarta, Kamis (11/9), mengakui bahwa belum ada pergerakan signifikan dari pihaknya.

"Kami masih menunggu. Belum ada (diskusi lebih lanjut). Teman-teman dari AISI akan membicarakan soal itu. Saya belum membahas masalah itu (insentif motor listrik)," kata Loman.

Sikap pasrah ini menunjukkan betapa besarnya ketergantungan industri pada kebijakan pemerintah, sekaligus menggambarkan sebuah ketidakberdayaan di tengah ketidakpastian birokrasi.

Janji Manis yang Tak Kunjung Terwujud

Padahal, secercah harapan sempat dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, beberapa waktu lalu. Ia memberi sinyal bahwa subsidi motor listrik akan berlanjut dan sedang dalam tahap finalisasi sebagai bagian dari enam paket kebijakan.

"Insentif motor listrik Rp7 juta kita lanjutkan," ujar Airlangga saat itu. Namun, ia juga memberikan pernyataan yang ambigu mengenai kuotanya. "Kuotanya nanti tergantung waktunya ya. Kan ini waktunya tinggal enam bulan ya ke depan."

Janji "dalam waktu dekat" itu kini terasa seperti fatamorgana. Hingga pertengahan September, belum ada satu pun peraturan konkret yang diterbitkan, membiarkan para pelaku industri dan konsumen terus menebak-nebak dalam gelap.
Kebijakan Kontroversial yang Ditunggu

Di tengah penantian ini, kritik tajam terhadap kebijakan subsidi itu sendiri justru semakin menguat.

Pekan lalu, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) secara terbuka menentang keras rencana kelanjutan subsidi ini.
Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini salah sasaran, hanya akan menjadi "beban baru" bagi masyarakat dalam bentuk cicilan, dan menghamburkan APBN. MTI mendesak agar dana tersebut dialihkan untuk memperbaiki dan mensubsidi angkutan umum yang dinilai jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kontroversi ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah tampak ragu-ragu dalam mengambil keputusan akhir.

Pada akhirnya, ketidakpastian yang berlarut-larut ini sangatlah mahal. Ia tidak hanya membekukan potensi pasar dan investasi di sektor kendaraan listrik, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap konsistensi dan komitmen pemerintah dalam menjalankan agenda transisienergi.