Bom Waktu BBM Etanol! Pakar ITB Peringatkan Risiko Krisis Pangan Jika E10 Dipaksakan Tahun Depan

JAKARTA - Ambisi pemerintah untuk menerapkan mandatori campuran etanol 10 persen (E10) ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai tahun depan mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi.

Profesor Ronny Purwadi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) secara terbuka menyatakan bahwa Indonesia secara fundamental belum siap untuk mengeksekusi kebijakan ini, memperingatkan adanya risiko disrupsi rantai pasok pangan yang serius.

Peringatan ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah untuk melakukan kajian ulang yang lebih realistis, menimbang antara target pengurangan emisi dengan ketahanan industri dan pangan nasional.

Ilusi Kesiapan Infrastruktur

Menurut Profesor Ronny Purwadi, Dosen Program Studi Teknik Pangan FTI-ITB, kalkulasi di atas kertas tidak mendukung implementasi E10 dalam waktu dekat. Ia menyoroti dua kelemahan utama dalam rencana pemerintah:

1. Kapasitas Produksi Bioetanol Tidak Memadai: Industri bioetanol domestik yang ada saat ini dinilai tidak akan mampu memenuhi lonjakan permintaan masif yang akan diciptakan oleh mandatori E10.

2. Linimasa Pembangunan yang Tidak Realistis: Wacana membangun pabrik baru untuk mengejar target juga dianggap mustahil dalam jangka waktu satu tahun.

“Hitung-hitungannya belum (bisa). Karena industri bioetanol, kalau mengandalkan industri bioetanol saat ini itu belum. Kemudian kalau kita bangun hari ini juga pabrik bioetanol, saya nggak yakin satu tahun jadi," tegas Profesor Ronny di Jakarta.

Pernyataan ini secara langsung mempertanyakan kelayakan teknis dan logistik dari target pemerintah yang dinilai terlalu agresif.

Risiko Fundamental: Dilema "Food vs. Fuel"

Kritik paling tajam dari analisis pakar ITB terletak pada potensi konflik alokasi sumber daya antara energi dan pangan, atau yang dikenal sebagai dilema "food versus fuel".

Bahan baku utama bioetanol di Indonesia adalah tebu, yang juga merupakan bahan baku utama gula.

Profesor Ronny memperingatkan bahwa kebutuhan gula nasional yang masih sangat tinggi akan menciptakan persaingan langsung dengan industri bioetanol untuk mendapatkan tebu.

"Kalau etanol diproduksi dalam negeri akan saling berebut untuk mendapatkan bahan baku yang bisa menyebabkan krisis pangan," jelasnya.

Ini adalah risiko ekonomi yang signifikan. Lonjakan permintaan tebu untuk etanol berpotensi mengerek harga gula di pasar domestik, memicu inflasi, dan mengganggu stabilitas pasokan pangan.

Objektivitas: Mengakui Niat Baik di Balik Kebijakan

Meski memberikan kritik tajam, Profesor Ronny secara objektif mengakui niat baik dan potensi manfaat jangka panjang dari kebijakan E10.

"Kenapa begitu, karena tujuannya mengurangi impor bahan bakar. Impor berkurang devisa berkurang, bahan bakar minyak fossil fuel berkurang emisi gas kaca berkurang," tuturnya.

Manfaat ini—penghematan devisa negara dan pengurangan emisi—adalah tujuan strategis yang valid. Namun, ia menekankan bahwa eksekusinya tidak bisa mengabaikan realitas di lapangan.

"Cita-citanya boleh, realisasinya harus dihitung. Semoga saja semangat ini nggak padam,"pungkasnya.