Polemik 105 Ribu Pikap India: Bos Agrinas Beberkan Alasan Pilih Tata dan Mahindra

JAKARTA - PT Agrinas Pangan Nusantara buka suara merespons polemik impor puluhan ribu kendaraan niaga dari India.

Di tengah pusaran kritik yang mendesak penggunaan produk dalam negeri, Agrinas mengklaim bahwa industri otomotif domestik di 2026 yang dinilai gagap memenuhi kuota tenggat waktu, terbentur limitasi karoseri, serta enggan memberi harga khusus untuk pembelian borongan (bulk).

Pihak Agrinas beralasan bahwa mereka telah mengundang seluruh representasi produsen lokal di Indonesia untuk menyuplai armada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sayangnya, negosiasi tersebut berujung buntu.

Chief Executive Officer (CEO) Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota mengklaim, Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata telah menyedot habis lini produksi lokal, menciptakan efek leher botol (bottleneck).

Kondisi ini tercermin dari rincian penawaran pabrikan lokal yang dibeberkan Agrinas:

1.⁠ ⁠Grup Astra (Isuzu & Toyota): Isuzu klaim Joao hanya sanggup menyuplai 900 unit. Hambatan utamanya adalah suplai karoseri lokal yang sudah penuh dibooking merek lain, sementara negosiasi Isuzu Traga 4x4 kandas akibat ketiadaan kesepakatan dengan diler.

2.⁠ ⁠Di kubu Toyota, harga Hilux 4x4 dan 4x2 tidak menemui titik temu, dengan kapasitas maksimal hanya 800 unit pada periode April hingga Mei 2026. Untuk model Hilux Rangga, Toyota hanya sanggup memproduksi secara inden sebanyak 400 unit per bulan, dengan patokan harga varian 4x2 yang diklaim 25 persen lebih mahal dari kompetitor.

3.⁠ ⁠Mitsubishi & Hino: Fuso menjadi pengecualian positif dengan menyepakati suplai 20.600 unit truk roda 6 yang akan diselesaikan hingga akhir tahun. Namun, penawaran Mitsubishi L300 mentok di kapasitas 750 unit per bulan, di mana harganya diklaim hampir sama persis dengan mobil 4x4 impor asal India yang akhirnya dipilih Agrinas.

4.⁠ ⁠Hino awalnya hanya sanggup memproduksi 120 unit per bulan, dan setelah melobi prinsipal Jepang, angka maksimalnya terkerek menjadi 10.000 unit.

5.⁠ ⁠Suzuki: Penawaran Carry dan Grand Max (4x2) terpaksa ditolak. Dengan total produksi terbatas di kisaran 100.000 hingga 120.000 unit per tahun, kapasitas Suzuki dinilai Agrinas sudah terkuras untuk menyokong program MBG dan kebutuhan logistik pertanian umum.

Logika 4x4 dan Keputusan Impor India

Ketidakmampuan pabrikan lokal memberi harga borongan serta minimnya kapasitas produksi menjadi dalih Agrinas beralih ke India.
Keputusan final dijatuhkan dengan mengimpor 35.000 unit dari Mahindra dan 70.000 unit pikap dari Tata Motors.

Keseriusan transaksi ini dibuktikan dengan pembayaran uang muka (Down Payment/DP) sebesar 30 persen oleh pihak Agrinas.

“Untuk meredam isu deindustrialisasi, Tata dan Mahindra sudah berkomitmen untuk membangun fasilitas perakitan di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun ke depan,” beber Joao.

Bagaimana dengan urgensi penggunaan mobil 4x4 untuk logistik desa? Hal ini dijawab Joao dengan logika pragmatis. Agrinas menegaskan bahwa topografi pertanian dan pedesaan Indonesia mutlak butuh penggerak 4x4.

”Selama ini, petani terpaksa menggunakan pikap 4x2 murni karena harga pikap 4x4 terlalu mencekik—bisa tembus Rp528 juta di sistem e-katalog pemerintah,” beber Joao.

Agrinas juga menyindir hipokrisi jargon "produk lokal". Mereka mengingatkan publik bahwa selama ini pikap 4x4 merek Jepang yang mendominasi aspal Indonesia berstatus Completely Built Up (CBU) yang diimpor utuh dari Thailand, alias sama sekali tidak memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Efisiensi Rp6,5 Triliun dan Teguran DPR

Megaproyek Koperasi Merah Putih ini bukan proyek sembarangan. Pendanaannya bersumber dari kucuran kredit Bank Mandiri dengan plafon luar biasa sebesar Rp100 Triliun, di mana sekitar Rp90 Triliun telah dialokasikan khusus untuk sarana prasarana dan pembangunan fisik gerai.

Joao mengklaim bahwa keputusan membeli langsung dari India secara borongan, dipadukan dengan penekanan biaya konstruksi fisik (dibangun dengan harga Rp 2,9 juta per meter persegi atau setengah dari indeks harga nasional), telah menyelamatkan uang negara lewat efisiensi anggaran hingga Rp 6,5 Triliun.

”Sudah ada 1.357 bangunan yang berdiri kokoh, sementara 30.500 unit lainnya dalam tahap penyelesaian. Target akhirnya adalah membangun 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang harus tuntas sebelum akhir tahun 2026,” beber Joao.

Menyikapi teguran keras dan permintaan penundaan impor yang dilayangkan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, jajaran manajemen Agrinas mengambil sikap kooperatif namun tegas.

Joao menyatakan akan 100 persen loyal, taat, dan tegak lurus pada keputusan negara dan DPR sebagai representasi rakyat. Jika secara resmi diperintahkan untuk dibatalkan, proyek impor tersebut akan dihentikan.

Bahkan, Joao menyatakan kesiapannya untuk pasang badan dan bertanggung jawab penuh secara personal atas segala konsekuensi hukum, termasuk potensi denda atau penalti dari pihak pemasok (supplier) di India akibat pembatalan sepihak tersebut.

Sebagai langkah diplomasi, Agrinas tengah mengatur pertemuan dengan Dasco guna memaparkan data kontrak secara komprehensif agar penilaian legislatif tidak hanya didasari oleh informasi yang sepotong-sepotong.