Diam-diam Pemerintah Punya Permintaan Khusus pada Industri Otomotif Saat Pandemi

JAKARTA - Pemerintah ternyata punya permintaan khusus pada industri otomotif saat pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia. Setidaknya ada permintaan pemerintah yang harus diikuti oleh pelaku industri otomotif. Hal itu diungkap oleh Kukuh Kumara, Sekretaris Umum GAIKINDO di webinar “Upaya Pemerintah Bangkitkan Industri Otomotif dari Dampak Pandemi Covid-19” sore tadi.

“Pada waktu pandemi muncul, ada permintaan pemerintah untuk anggota GAIKINDO. Pertama diusahakan jangan sampai ada PHK di industri kendaraan bermotor. Kemudian waktu itu jangan sampai ada pabrikan yang tutup,” terang Kukuh.

Permintaan itu juga semakin bertambah ketika pandemi tidak kunjung selesai dan hari raya Idul Fitri 1442 H tiba. Sat itu pemerita meminta agar anggota GAIKINDO tetap membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya. “Dalam kondisi yang sulit itu, THR tetap dibayarkan. Itu bisa kita lewati dan penuhi. Walaupun dalam kondisi sulit,” terang Kukuh. (Baca juga : Jangan Main-main Sama India, Harley-Davidson Dituntut sama Dealer-dealer India )

Kukuh mengatakan saat itu anggota GAIKINDO memang perlu berjuang untuk tetap mempertahankan cash flow. Hanya saja karena ada permintaan khusus dari pemerintah mereka mau tidak mau memenuhi keinginan tersebut. “Memang ada instrument yang juga diberikan pemerintah seperti relaksasi pajak dan lain-lain. Serta keringanan biaya listrik. Itu juga membantu cash flow,” terangnya.

Tidak adanya pemutusan hubungan kerja di pelaku industri omotif dibenarkan oleh Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazir. “Tidak ada PHK di sektor otomotif terutama di pabriknya,” ucap Taufiek Bawazir.

Dia melanjutkan Kementerian Perindustrian juga berupaya membantu pelaku industri otomotif agar mampu melewati masa-masa sulit yang terjadi saat ini. Misalnya dengan cara mengajukan kebijakan pajak 0 persen yang sebenarnya bukan untuk menguntungkan pelaku industri otomotif. (Baca juga : Menghitung Masa Depan Transmisi Manual, Ditinggalkan atau Dipertahankan? )

Sebenarnya menurut dia kebijakan itu akan menguntungkan pembeli dan juga Industri Kecil Menengah (IKM) yang mendukung produksi otomotif. Jika masyarakat mau membeli mobil karena adanya kebijakan itu otomatis sektor IKM otomotif akan terus bergerak. “Jadi IKM bisa bekerja, dan IKM juga enggak bakal PHK karyawannya,” terang Taufik Bawazier.