Rudiantara Akui Penanganan OTT Jadi Kunci Proses Tranformasi ICT

BUSAN - Ministers Rountable berlangsung siang hari ini Salasa (26/9) dengan tema “Transforming the ICT Sector “yang di moderatori oleh Mr. Catalin Marinescu, Head of Corporate Strategy Division pada ITU. Acara Ministers Rountable dibuka oleh Mr. Houlin Zhou, Sekjen ITU yang dalam pembukaan menyampaikan bahwa ICT harus membuat efisien, membuat lebih produktif dan lain sebagainya.

Namun dalam rangka ICT juga maka kita perlu mendorong universal access di mana ini saatnya ITU ingin mendapat pandangan dari para Menteri dan Leaders. Mr. Houlin Zhou juga tegaskan bahwa ICT telah mancapai kemajuan yang signifikan di mana tantangan nyatanya masih tetap pada infrastuktur. Hal ini yang disampaikan juga oleh para Direktur Jenderal berbagai organisasi di bawah PBB. Investasi menjadi kunci tantangan di mana saat ini kalau ke Bank maka mereka tidak ada dana sehingga PPP (Public Private Partnership) menjadi penting. Juga saat ini inklusi adalah sangat esensial untuk membawa lebih banyak orang ke dalamnya.

Pembicara Pada Ministers Rountable ini meliputi :

Rudiantara, Menteri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesia
Elmir Tofig oglu Velizadeh, Wakil Menteri, Kementerian Transportasi, komunikasi dan Teknologi Tinggi, Azerbaijan Sergei Popkov, Menteri, Kementerian Komunikasi dan Informatisasi, Belarus Minette Libom Li Likeng, Menteri , Kementerian Pos dan Telekomunikasi, Kamerun Jailani Bin Johari, Wakil Menteri, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Malaysia Monchito Ibrahim, Sekretaris Jenderal, Departemen Informasi dan Teknologi Komunikasi (DICT), Filipina.

Selaku moderator Mr. Marinescu menyampaikan kepada Menteri Kominfo bahwa Indonesia telah memiliki banyak bukti, dalam perkembangannya saat ini di Indonesia ada center of exellecent yang didirikan oleh Apple dan juga oleh Google.

Kemudian Menteri Kominfo Rudiantara menjelaskan berbagai hal berkenaan dengan strategi dalam penanganan transformasi ICT. Rudiantara sampaikan bahwa Presiden RI telah menerbitkan roadmap e-commerce, kini saatnya Indonesia mendorong Over The Top (OTT), menangani tantangan logistik, isu cyber security, itu perpajakan dan penanganan konten yang menyebar melalui layanan OTT.

“Biaya logistik di Indonesia mencapai 20% dari Produk Domestik Bruto, ini tantangan yang harus ditangani untuk semakin di turunkan. Kemudian isu taxation bagaimana hal ini bisa juga ditangani sementara proses transformasi ICT termasuk OTT dan layanan aplikasi telah berjalan dengan cepatnya. Di sektor ICT, Pemerintah telah memberikan target agar tumbuh double digit. Hal-hal tersebut yang terus menjadi fokus penanganan dengan tetap mengedepankan proses transformasi harus berjalan dengan cepat. Kami berkomitmen untuk bagaimana seluruh wilayah Indonesia terhubung dengan jaringan broadband. Indonesia sebagai archipelagic country merupakan tantangan tersendiri bagaimana itu harus dapat terwujud sebagai tanggung jawab kewajiban pelayanan universal (USO). Kementerian Kominfo telah membuat transformasi proses bisnis USO di mana terdapat unit kementerian yang khusus menjalan program USO” Papar Rudiantara.

Indonesia juga menghadapi tantangan bagaimana melakukan pengaturan OTT namun tetap juga mendorong kemajuan OTT. Rudiantara menegaskan “akhir tahun ini Indonesia berharap memiliki regulasi terkait OTT. Penyelanggara OTT harus memenuhi compliance terhadap regulasi, antara lain dengan penyediaan customer service, terkait aspek right and obligation, dan isu fiskal atau perpajakan”.

Berkenaan dengan penanganan konten, Rudiantara menyampaikan bahwa Indonesia memiliki tingkat literasi yang berbeda dengan negara maju lainnya. “Maka penyedia konten juga OTT harus melakukan self-filetring untuk menjaga dari konten negatif. Hal ini harus menajdi bagian dari tanggung jawab penyedia konten dan OTT dalam melakukan bisnis dan memberikan pelayanan keapda masyarakat. Apabila tidak menjalankan bagaimana pelayanan masyarakat dapat terjadi” tegas Rudiantara.

Selepas acara roundtable, Menteri Kominfo Rudiantara rupanya mendapat banyak perhatian dari para menteri dan leaders yang ingin mendapatkan masukan bagaimana Indonesia dapat menerapkan penanganan konten secara baik. Intinya Rudiantara menegaskan bahwa semua itu adalah bagian dari bisnis proses, yang didalamnya ada tanggung jawab dan juga adanya perlakuan yang sama dengan penyedia konten dari manapun.