Pemerintah Finalisasi Perpres Mobil Listrik

JAKARTA - Pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) terkait mobil listrik nasional. Untuk saat ini beleid tersebut telah memasuki tahap finalisasi.

“Sudah tahap final dan siap dikirim ke Setneg. Final draft ini kami lihat dulu dari berbagai sudut pandang, supaya tidak ada yang salah dari pemerintah,” ujar Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta kemarin.

Aturan terkait mobil listrik rencananya akan diserahkan kepada Sekretariat Negara (Setnag) pekan ini, selanjutnya akan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejauh ini pemerintah tinggal melakukan verifikasi supaya tidak bermasalah dan salah tafsir. Meski begitu, Luhut juga belum merinci isi dari draf rancangan aturan tersebut. “Nanti akan disampaikan, saat ini kami verifikasi supaya ke depan tidak bermasalah,” tutur Luhut.

Pemerintah membuka luas kesempatan bagi investor yang ingin menanamkan modal pengembangan energi bersih di Indonesia. Bahkan baru-baru ini Chief Executive Officer (CEO) SoftBank Masayoshi Son telah bertemu Presiden Jokowi dan menyatakan ingin menanamkan modalnya di Indonesia. SoftBank sebagai lembaga modal ventura, imbuh Luhut, telah menyediakan dana segar vision fund sebesar USD100 miliar untuk investasi di sektor tersebut.

Bahkan dalam waktu dekat Luhut akan mengupayakan mempertemukan Presiden Joko Widodo dengan SoftBank khusus untuk membahas mobil listrik. “CEO Grab Anthony Tan yang memperkenalkan SoftBank karena sudah berinvestasi hampir USD2 miliar. Mereka ingin investasi untuk masuk di ke mobil listrik,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, perpres tentang kendaraan listrik sudah dua kali mundur dari jadwal yang dijanjikan pemerintah. Sebelumnya pemerintah menargetkan regulasi tersebut terbit pada akhir 2017 silam, tapi tak kunjung terbit. Pemerintah kemudian menjanjikan regulasi tersebut terbit pada Januari 2019, tapi juga tak terealisasi.

Menanggapi itu, pengamat energi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta (UGM), Fahmy Radhi, menilai molornya aturan terkait mobil listrik disebabkan karena pabrikan kendaraan yang ada sekarang saat ini belum siap beralih ke kendaraan listrik. Hal itu diduga sebagai penyebab molornya perpres kendaraan listrik sejak dijanjikan tiga tahun lalu hingga sekarang. “Saya menduga tertundanya perpres sampai sekarang karena ada semacam resistensi dari pabrikan di Indonesia yang sesungguhnya tidak siap dengan kehadiran mobil listrik sehingga berupaya memperlambat melalui lobi Kementerian Perindustrian,” ujar Fahmy.

Hal itu berbanding terbalik dengan kesiapan pasokan dan infrastruktur listriknya. Dari sisi tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap mendukung pasokan dan infrastruktur charger-nya. Bahkan PLN dan Kementerian ESDM telah menjamin pasokan listrik aman untuk mendukung kendaraan listrik. “PLN dan Kementerian ESDM telah menyatakan jika siap support pasokan infrastruktur listriknya. Namun, tentu PLN masih menunggu aturan dari pemerintah untuk melaksanakan program mobil listrik,” ujarnya.

Fahmy beranggapan molornya aturan tersebut juga akan menghambat investasi kendaraan listrik. Padahal, banyak investor kendaraan listrik dari Eropa yang ingin masuk berinvestasi untuk mengembangkan kendaraan listrik di Indonesia. “Banyak perusahaan dari Eropa yang ingin masuk ke Indonesia, tapi terhambat karena tidak ada kepastian hukumnya. Jadi, ini menurut saya ini sangat terlambat,” tuturnya.

Dia memastikan terbitnya aturan terkait kendaraan listrik justru akan mengakselerasi pertumbuhan industri nasional. Pasalnya, akan banyak investor yang membangun pabrik kendaraan listrik di dalam negeri sehingga menciptakan lapangan kerja baru. (Nanang Wijayanto)