Mengapa Harga Mobil di Thailand Lebih Murah ketimbang di Indonesia?
Rabu, 24 Juli 2024 - 07:14 WIB
Mobil Wuling BinguoEV dijual lebih murah di Thailand ketimbang di Indonesia. Foto/Fadli Ramadan
TANGERANG - Harga mobil di Thailand faktanya lebih murah ketimbang di Indonesia. Hal itu membuat pasar otomotif di negeri Gajah Putih lebih bergairah daripada di tanah air yang masih tertahan di satu juta unit dalam 10 tahun terakhir.
Mobil Wuling BinguoEV saja misalnya, di Indonesia dipasarkan di angka Rp300 jutaan, sementara di Thailand hanya dijual Rp180 jutaan.
Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEMFEB UI) Riyanto mengatakan harga mobil yang tinggi di Tanah Air disebabkan banyaknya instrumen pajak yang harus dibayar.
Riyanto membandingkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang menjadi sumber pendapatan daerah tidak dipungut di Thailand. Sementara di Indonesia tarif BBNKB bisa mencapai 12,5 persen dari harga dasar kendaraan.
"Pajak kita itu kira-kira 40 persen (di Indonesia), sementara 32 persen (di Thailand). Bandingkan kita dengan Thailand itu yang paling berbeda jauh itu BBNKB, sama PPN, kita PPN kita 11 persen, Thailand 7 persen," kata Riyanto di ICE BSD City, Tangerang.
Untuk meningkatkan daya beli dan persaingan dengan Thailand, Riyanto mengatakan pemerintah harus berkorban untuk mengurangi instrumen pajak. Menurutnya, cara ini bisa membuat harga mobil menjadi lebih terjangkau ketimbang yang ada di pasar saat ini.
"Thailand 7 persen PPN, BBNKB tidak ada. Kita 12,5 persen, Ini pajak daerah, hemat saya kalau kita mau kompetitif dengan Thailand, ini harus ada pengorbanan juga, dari sisi penurunan harga nggak mungkin kita bisa bersaing dengan Thailand yang harganya jauh lebih murah," ujarnya.
Selain itu, pajak tahunan kendaraan bermotor di Indonesia juga menurut Riyanto sangat memberatkan masyarakat. Banyaknya instrumen pajak membuat masyarakat harus membayar jutaan rupiah setiap tahunnya.
"Di Thailand tidak ada BBNKB, pajak tahunannya itu flat. Perbandingannya untuk MPV low setara Veloz itu pajaknya cuma Rp1,6 juta, kita sudah Rp3 jutaan kalau tidak salah. Innova itu kira-kira Rp2,5 juta, fix itu PKB-nya. Tapi kalau kita PKB ranahnya penerimaan daerah yang melanjutkan," katanya.
Mobil Wuling BinguoEV saja misalnya, di Indonesia dipasarkan di angka Rp300 jutaan, sementara di Thailand hanya dijual Rp180 jutaan.
Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEMFEB UI) Riyanto mengatakan harga mobil yang tinggi di Tanah Air disebabkan banyaknya instrumen pajak yang harus dibayar.
Riyanto membandingkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang menjadi sumber pendapatan daerah tidak dipungut di Thailand. Sementara di Indonesia tarif BBNKB bisa mencapai 12,5 persen dari harga dasar kendaraan.
"Pajak kita itu kira-kira 40 persen (di Indonesia), sementara 32 persen (di Thailand). Bandingkan kita dengan Thailand itu yang paling berbeda jauh itu BBNKB, sama PPN, kita PPN kita 11 persen, Thailand 7 persen," kata Riyanto di ICE BSD City, Tangerang.
Untuk meningkatkan daya beli dan persaingan dengan Thailand, Riyanto mengatakan pemerintah harus berkorban untuk mengurangi instrumen pajak. Menurutnya, cara ini bisa membuat harga mobil menjadi lebih terjangkau ketimbang yang ada di pasar saat ini.
"Thailand 7 persen PPN, BBNKB tidak ada. Kita 12,5 persen, Ini pajak daerah, hemat saya kalau kita mau kompetitif dengan Thailand, ini harus ada pengorbanan juga, dari sisi penurunan harga nggak mungkin kita bisa bersaing dengan Thailand yang harganya jauh lebih murah," ujarnya.
Selain itu, pajak tahunan kendaraan bermotor di Indonesia juga menurut Riyanto sangat memberatkan masyarakat. Banyaknya instrumen pajak membuat masyarakat harus membayar jutaan rupiah setiap tahunnya.
"Di Thailand tidak ada BBNKB, pajak tahunannya itu flat. Perbandingannya untuk MPV low setara Veloz itu pajaknya cuma Rp1,6 juta, kita sudah Rp3 jutaan kalau tidak salah. Innova itu kira-kira Rp2,5 juta, fix itu PKB-nya. Tapi kalau kita PKB ranahnya penerimaan daerah yang melanjutkan," katanya.
(msf)
tulis komentar anda