Perang Dingin Pelat Nomor: Aksi Wagub Aceh Beri Uang Makan Sopir Truk Sumbar Sindir Keras Kebijakan Bobby Nasution
Senin, 06 Oktober 2025 - 11:17 WIB
Secara objektif, langkah Bobby Nasution memiliki dasar hukum dan finansial. Kebijakan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Pemprov Sumut berargumen bahwa banyak truk dari luar wilayah yang mencari nafkah di Sumut, namun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mereka tidak masuk ke kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut.
Namun, metode yang dianggap represif ini kontras 180 derajat dengan pendekatan humanis yang dipertontonkan Wagub Aceh.
"Mantap Aceh, salam dari saya warga Minang," tulis akun @ilh*.
"Pembalasan yg santui.. mengajarkan etika bertetangga yg baik... luar biasa pak wagub aceh menyala," timpal @fer*** dengan antusias.
"Ini baru nama nya pemimpin yang baik, tidak mempermasalahkan Plat kendaraan, yg penting kendaraan tetap membayar pajak kendaraan, salut sama pak gubernur aceh,"kata@eri*.
Pemprov Sumut berargumen bahwa banyak truk dari luar wilayah yang mencari nafkah di Sumut, namun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mereka tidak masuk ke kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut.
Namun, metode yang dianggap represif ini kontras 180 derajat dengan pendekatan humanis yang dipertontonkan Wagub Aceh.
Pengadilan Warganet: Etika di Atas Aturan Kaku
Di pengadilan opini publik media sosial, aksi Dek Fadh menang telak. Warganet membanjiri kolom komentar dengan pujian, menganggapnya sebagai contoh pemimpin yang mengedepankan etika dan rasa persaudaraan antar-daerah."Mantap Aceh, salam dari saya warga Minang," tulis akun @ilh*.
"Pembalasan yg santui.. mengajarkan etika bertetangga yg baik... luar biasa pak wagub aceh menyala," timpal @fer*** dengan antusias.
"Ini baru nama nya pemimpin yang baik, tidak mempermasalahkan Plat kendaraan, yg penting kendaraan tetap membayar pajak kendaraan, salut sama pak gubernur aceh,"kata@eri*.
(dan)
Lihat Juga :