Kemenhub Sosialisasikan Sertifikasi Bengkel Kustom di IIMS 2026, Motor Modifikasi bisa Dilegalkan

“Syarat utama pengajuan legal kendaraan kustom adalah status dokumen kendaraan donor, seperti STNK dan BPKB. Ditambahkan dari gesekan fisik dari pihak kepolisian,” ujarnya.

Proses verifikasi ini memastikan kendaraan bukan hasil pencurian atau penggelapan sebelum masuk tahap uji tipe.

Sembilan Komponen Krusial yang Diperiksa

Dalam pengujian, terdapat sembilan komponen utama yang menjadi perhatian regulator, yakni rangka, landasan, motor penggerak, sistem transmisi, sistem suspensi, jarak sumbu, lebar jejak, berat kendaraan bermotor, serta sumbu roda.

Setiap kendaraan diuji secara individual, bukan untuk produksi massal. “Setiap kendaraan kustom kita uji one by one,” kata Riftayosi.

Pengujian dilakukan di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Cibitung, Bekasi, fasilitas milik Ditjen Perhubungan Darat yang diklaim terbesar di Asia Tenggara dan berstandar UN Regulation. Proses uji tipe membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja.

Biaya Sertifikat Uji Tipe Masih Jadi Sorotan

Salah satu tantangan terbesar implementasi aturan ini adalah biaya Sertifikat Uji Tipe (SUT). Saat ini, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk uji tipe roda dua mencapai Rp25 juta, sementara roda empat Rp30 juta.

“Kami sedang memperjuangkan PNBP motor kustom supaya lebih rendah. Untuk kustom yang simple kan jadi tidak adil, tapi sementara aturannya masih seperti itu,” kata Riftayosi.

Ia mengakui bahwa banyak kendaraan kustom memiliki nilai tinggi. Namun, tidak semua bengkel berada di kelas premium. Banyak bengkel kustom yang masih berstatus UMKM.

“Mereka secara industri masih di level UMKM. Ke depan kita akan split, apakah bisa untuk bengkel dengan kendaraan luxury dan kendaraan menengah ke bawah,” ujarnya.

Artinya, pemerintah membuka kemungkinan diferensiasi skema biaya agar tidak memberatkan pelaku kecil.