Misteri Triliunan Rupiah Motor BGN: Dalih Operasional Canggih atau Akal-akalan Vendor Siluman?
Rabu, 08 April 2026 - 13:00 WIB
Profil perusahaan menyebutkan entitas ini baru didirikan pada tahun 2025. Brosur spesifikasi kedua motor tersebut bahkan baru diunggah ke situs web mereka pada 18 Februari 2026.
Alamat kantor yang dicantumkan ternyata merujuk pada kantor perusahaan motor listrik lain, yakni PT Kaisar Motorindo Industri. Klaim bombastis bahwa mereka telah membangun 50 dealer resmi di berbagai kota di Indonesia pun menguap; penelusuran digital di Google Maps tidak menemukan satu pun titik dealer Emmo Mobility.
Kejanggalan kronologis juga ditemukan pada urutan administratif. Berdasarkan dokumen Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bernomor kode 01K7H947T92XHCTQ270JBQYKZ6, proses pembelian motor diperkirakan sudah selesai dieksekusi pada 14 Oktober 2025.
Sangat ironis, penelusuran data menunjukkan bahwa hak paten desain industri untuk motor ini justru baru didaftarkan ke negara tiga hari kemudian, yakni pada 17 Oktober 2025.
Metode belanja negara ini tak luput dari bidikan tajam Center for Budget Analysis (CBA). Mereka menyoroti penggunaan sistem e-purchasing—cara kementerian membeli barang langsung lewat katalog daring tanpa melalui lelang atau tender terbuka. Meski sah secara hukum demi asas kecepatan dan simplifikasi, metode ini menutup ruang kompetisi yang adil.
Penunjukan satu vendor yang rekam jejaknya patut dipertanyakan ini menjadi ironi yang menyedihkan.
Alamat kantor yang dicantumkan ternyata merujuk pada kantor perusahaan motor listrik lain, yakni PT Kaisar Motorindo Industri. Klaim bombastis bahwa mereka telah membangun 50 dealer resmi di berbagai kota di Indonesia pun menguap; penelusuran digital di Google Maps tidak menemukan satu pun titik dealer Emmo Mobility.
Kejanggalan kronologis juga ditemukan pada urutan administratif. Berdasarkan dokumen Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bernomor kode 01K7H947T92XHCTQ270JBQYKZ6, proses pembelian motor diperkirakan sudah selesai dieksekusi pada 14 Oktober 2025.
Sangat ironis, penelusuran data menunjukkan bahwa hak paten desain industri untuk motor ini justru baru didaftarkan ke negara tiga hari kemudian, yakni pada 17 Oktober 2025.
Metode belanja negara ini tak luput dari bidikan tajam Center for Budget Analysis (CBA). Mereka menyoroti penggunaan sistem e-purchasing—cara kementerian membeli barang langsung lewat katalog daring tanpa melalui lelang atau tender terbuka. Meski sah secara hukum demi asas kecepatan dan simplifikasi, metode ini menutup ruang kompetisi yang adil.
Penunjukan satu vendor yang rekam jejaknya patut dipertanyakan ini menjadi ironi yang menyedihkan.
(dan)
Lihat Juga :