Polri Siap Kerahkan Pasukan untuk Tertibkan Premanisme, Serius atau Cuma Omon-omon?
Senin, 12 Mei 2025 - 12:10 WIB
loading...
Keseriusan Polri untuk menertibkan premanisme diharapkan bisa membuat iklim usaha lebih baik. Foto: Sindonews/Danang Arradian
A
A
A
JAKARTA - Angin segar berhembus bagi para pelaku usaha dan masyarakat yang resah dengan ulah para preman. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan keseriusannya dalam memberantas berbagai bentuk premanisme.
Operasi ini dipicu oleh laporan yang membuat geram: gangguan oknum organisasi masyarakat (ormas) yang mencoba menghalangi pembangunan pabrik mobil listrik raksasa BYD di Subang, Jawa Barat.
Polri mengeluarkan surat perintah melalui surat telegram bernomor: STR/1081/IV/OPS.1.3/2025. Seluruh jajaran kepolisian, dari tingkat Polda hingga Polres, dikerahkan dalam operasi serentak ini.
"Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas!" tegas Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko.
Berbagai bentuk aksi premanisme akan disikat habis: mulai pemerasan yang mencekik pedagang kecil, pungutan liar, intimidasi, hingga penganiayaan. Brigadir Jenderal Trunoyudo mengatakan, tindakan-tindakan premanisme ini telah menciptakan ketidakamanan, terutama bagi dunia usaha.
“Pemberantasan premanisme ini tak hanya bertujuan menjaga keamanan fisik masyarakat, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang kondusif. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia," ucapnya.
Kabar mengenai gangguan premanisme di proyek pabrik BYD ini pertama kali mencuat dari Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Saat melakukan kunjungan kerja ke pabrik BYD di Shenzhen, China, ia menerima laporan yang membuatnya terkejut dan geram.
Operasi ini dipicu oleh laporan yang membuat geram: gangguan oknum organisasi masyarakat (ormas) yang mencoba menghalangi pembangunan pabrik mobil listrik raksasa BYD di Subang, Jawa Barat.
Polri mengeluarkan surat perintah melalui surat telegram bernomor: STR/1081/IV/OPS.1.3/2025. Seluruh jajaran kepolisian, dari tingkat Polda hingga Polres, dikerahkan dalam operasi serentak ini.
"Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas!" tegas Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko.
Berbagai bentuk aksi premanisme akan disikat habis: mulai pemerasan yang mencekik pedagang kecil, pungutan liar, intimidasi, hingga penganiayaan. Brigadir Jenderal Trunoyudo mengatakan, tindakan-tindakan premanisme ini telah menciptakan ketidakamanan, terutama bagi dunia usaha.
“Pemberantasan premanisme ini tak hanya bertujuan menjaga keamanan fisik masyarakat, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang kondusif. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia," ucapnya.
Kabar mengenai gangguan premanisme di proyek pabrik BYD ini pertama kali mencuat dari Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Saat melakukan kunjungan kerja ke pabrik BYD di Shenzhen, China, ia menerima laporan yang membuatnya terkejut dan geram.
Lihat Juga :
