Jawaban Daihatsu Soal Harga dan PHK di Indonesia

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu dengan para petinggi brand otomotif di Jepang mengenai situasi industri di Indonesia. Dalam pertemuan itu, para prinsipal diminta untuk tak menaikkan harga dan melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja).

BACA JUGA - Daihatsu Tawarkan Program Peduli Konsumen

Marketing Director dan Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Sri Agung Handayani memberi tanggapan mengenai hal tersebut. Ia mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang langsung berkomunikasi dengan prinsipal di Jepang.

"Sebenarnya bukan cuma dua masalah itu ya (menaikkan harga dan PHK), tapi kami sama-sama untuk bisa ada demand, supaya juga ada produksi di kami," kata Sri Agung kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini.

Mengenai dua hal tersebut, Sri Agung memastikan pihaknya sepakat dengan pemerintah Indonesia. Namun, ia meminta ada penetrasi dari pemerintah agar masyarakat memiliki daya beli yang kuat untuk memastikan dua hal tersebut tak terjadi.

"Saya setuju dengan pemerintah, karena kemarin kan mereka menjadikan industri otomotif jadi penopang industri nasional juga, jadi mau enggak mau ini akan kami harus sikapi bersama-sama juga dari seluruh pihak," tuturnya.

Sepanjang tahun ini, Sri Agung menegaskan Daihatsu belum menaikkan harga mobil yang mereka pasarkan di Tanah Air. Tapi, ia mengatakan kenaikan harga sebenarnya perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada saat ini.

"Kenaikan ini enggak bisa kami hindari, kenaikan tarifnya (opsen) juga kami perlu sikapi di masing-masing wilayah terhadap daya beli di wilayah itu sendiri," ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah daerah belum memberlakukan kebijakan opsen pajak. Apabila berlaku, maka kenaikan harga kendaraan bermotor tidak bisa dibendung lagi. Nilainya juga akan berbeda sesuai dengan kebijakan dari pemerintah daerah setempat.