Era Teknologi KTP Biometrik Dimulai

SINGAPURA - Era kartu tanda penduduk (KTP) digital dengan pengenalan wajah biometrik sudah dimulai. Sejumlah negara telah bersiap mengaplikasikan teknologi paling maju tersebut. Bahkan, Singapura sudah memutuskan memanfaatkan teknologi tersebut.

KTP biometrik mengandalkan pengenalan atau verifikasi wajah secara digital. Selain mempercepat layanan karena teknologi bersifat terintegrasi, teknologi ini juga dianggap lebih aman secara privasi, termasuk dari ancaman pencurian data. (Baca: Berkata kotor dan keji, Dosa yang Sering Diremehkan)

Selain Singapura, sejumlah negara juga sedang berancang-ancang menggunakan KTP biometrik seperti Swedia, Belgia, dan Amerika Serikat. Bahkan, sejumlah negara di Afrika seperti Kamerun dan Nigeria tidak mau ketinggalan.

Singapura menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan pola kartu identitas atau KTP tunggal nasional, SingPass, yang didukung dengan pengenalan wajah biometrik. Aplikasi teknologi tersebut merupakan kolaborasi antara iProov, Toppan Ecquaria, dan Badan Teknologi Pemerintah Singapura.

SingPass memang terus mengikuti perkembangan teknologi dalam beberapa tahun. Sebelumnya, itu bisa digunakan masyarakat Singapura untuk mengakses layanan digital seperti pengembangan surat pajak, dan pelayanan di sektor swasta. SingPass juga digunakan untuk mengakses layanan institusi keuangan dan berbagai bisnis.

iProov dan Toppan Ecquaria mengembangkan sistem biometrik yang bisa digunakan empat juga pengguna SingPass. Itu bisa diakses melalui ponsel, komputer, dan sistem komputer.
“Implementasikan program KTP digital dengan autentikasi berbasis wajah merupakan langkah yang bisa menginspirasi negara lain untuk melakukan hal sama,” kata CEO iProov Andrew Bud, dilansir Find Biometrics.

Bud mengungkapkan, teknologi biometrik tersebut memang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan mampu memberikan tingkat keamanan tertinggi untuk autentikasi program identitas digital nasional. “Itu juga menjadi proyek untuk identitas digital nasional. Dunia akan mengkaji inovasi ini dan menyimpulkan kesuksesan,” paparnya. (Baca juga: Mahasiswa ITS Buat Aplikasi Pemantau Kondisi Manula)

Baik pengenalan wajah maupun verifikasi wajah bergantung pada pemindaian wajah seseorang, kemudian mencocokkannya dengan foto pada bank data guna memastikan identitas yang bersangkutan. Perbedaan dasarnya adalah verifikasi wajah memerlukan persetujuan pengguna secara eksplisit. Di sisi lain, pengguna mendapatkan layanan yang dia inginkan, seperti akses telepon atau aplikasi bank pada ponsel pintar.

Adapun teknologi pengenalan wajah, misalnya, dapat memindai wajah semua orang di sebuah stasiun kereta dan memberi tahu aparat apabila seorang buronan berjalan melintasi sebuah kamera. "Pengenalan wajah punya berbagai implikasi sosial. Verifikasi wajah sangat tidak berbahaya," kata Bud.

Quek Sin Kwok, direktur senior Identitas Digital Nasional Singapura, mengatakan bahwa penggunaan autentikasi wajah atau biometrik merupakan evolusi dan ekspansi SingPass. Dia meyakini langkah ini akan menumbuhkan ekonomi digital Singapura. “Verifikasi wajah SingPass di bawah program Identitas Digital Nasional akan meminta banyak mitra memberikan pelayanan yang lebih baik,” katanya.

Dia menuturkan, pemeriksaan biometrik ini akan memberikan warga Singapura akses yang aman untuk layanan swasta dan pemerintah. Teknologi tersebut telah diuji coba dengan sebuah bank dan kini diluncurkan ke seantero negeri. Melalui verifikasi wajah, seorang warga tidak hanya dikenali, tapi juga dipastikan yang bersangkutan benar-benar hadir. (Baca juga: Susu Colostrum Dikalim Mampu Pulihkan Saraf Kejepit)

Untuk diketahui, teknologi verifikasi wajah di Singapura telah dipakai di sejumlah kantor cabang perpajakan. Bank utama Singapura, DBS, memperbolehkan nasabah menggunakan verifikasi wajah guna membuka rekening digital.

Teknologi tersebut amat mungkin dipakai untuk memverifikasi area-area sensitif di pelabuhan dan sebagai metode guna memastikan semua pelajar menjalani ujian tanpa diwakili. Verifikasi wajah akan tersedia bagi perusahaan-perusahaan yang menginginkannya selama tujuannya sesuai dengan ketentuan pemerintah.

"Kami tidak benar-benar membatasi bagaimana verifikasi wajah digital ini bisa dipakai, selama sesuai dengan ketentuan kami," kata Kwok, direktur senior identitas digital nasional pada GovTech Singapore. "Persyaratan dasarnya adalah teknologi itu dipakai dengan persetujuan [warga] dan dengan kesadaran dari individu yang bersangkutan," tambahnya.

GovTech Singapore mengklaim teknologi itu baik bagi dunia usaha, karena perusahaan-perusahaan dapat memakainya tanpa harus membangun infrastrukturnya. Lebih lanjut, kata Kwok, teknologi tersebut lebih baik dalam konteks privasi karena perusahaan-perusahaan tidak perlu menghimpun data biometrik apa pun. Mereka bahkan bisa melihat skor yang mengindikasikan seberapa mirip hasil pemindaian dengan foto individu pada arsip kependudukan yang dimiliki pemerintah. (Baca juga: Korsel Gelar Operasi di Laut, Korut Kirim Peringatan)

Namun demikian, para pengadvokasi privasi persetujuan dapat menjadi penghalang yang rendah jika berurusan dengan data biometrik sensitif. "Persetujuan tidak berfungsi ketika ada ketidakseimbangan kekuatan antara pengendali dan subjek data, seperti orang-orang yang diawasi dalam hubungan negara-warga," kata Ioannis Kouvakas, tenaga hukum dari lembaga Privacy International di London, Inggris.

Kekhawatiran yang sama juga diungkapkan Amnesty International (AI). AI meminta Uni Eropa yang menciptakan kontrol dan mencegah perusahaan untuk menjual biometrik dan teknologi lain untuk spionase ke China. Mereka khawatir teknologi itu akan digunakan untuk melanggar hak asasi manusia.

Bersiap-siap

Swedia dan Kamerun merupakan negara yang sedang menjajaki kemungkinan penerapan biometrik pada sistem KTP mereka. Thales dan Augentic-INCM merupakan pihak yang memenangkan kontrak biometrik di kedua negara tersebut. Di Swedia, Thales akan menyediakan 12 juta paspor dan KTP dengan fitur biometrik.

Belgia juga telah mengenalkan KTP dengan data sidik jari dan biometrik untuk melindungi dari pencurian data. Seperti dilansir The Brussels Times, KTP baru itu dikeluarkan seluruh kota di Belgia akhir tahun ini. Program itu telah disetujui pemerintah federal tahun lalu. KTP itu diproduksi Zetes. Itu juga bisa digunakan untuk identitas nasional dan pemeriksaan keamanan standar. KTP dengan biometrik itu juga akan digunakan untuk anak-anak berusia di atas 12 tahun. (Baca juga: Habis Kirim 200 Kereta ke Bangladesh, Inka Tancap Gas Kejar Proyek Baru)

Sedangkan Idemia, Mühlbauer, HID Global, dan Aisino Corporation sedang mengajukan lelang di Nepal dan India. Khusus di India, nantinya KTP dengan fasilitas biometrik akan menjamin transaksi keuangan. Signzy, First AML, dan IDnow berencana akan mengajukan tender dengan India.

Nigeria juga sedang mempertimbangkan penggunaan sistem KTP digital. Nigeria dikabarkan akan menerapkan KTP berteknologi biometrik terhadap 150 juta warganya sehingga bisa mendapatkan akses pelayanan keuangan dan perbankan. Proyek itu diperkirakan akan terwujud dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun mendatang.

Di Amerika Serikat dan China, sejumlah perusahaan teknologi telah menerapkan teknologi verifikasi wajah. Sebagai contoh, beragam aplikasi perbankan mendukung Apple Face ID atau Face Unlock dari Google untuk keperluan verifikasi. Kemudian perusahaan China, Alibaba, punya aplikasi Smile to Pay.

Beberapa negara juga sudah menggunakan teknologi verifikasi, namun hanya segelintir yang mempertimbangkan untuk mengintegrasikan teknologi tersebut pada KTP digital. Dalam beberapa kasus, sebagian orang sama sekali tidak punya KTP. Di AS, misalnya, sebagian besar penduduk memakai surat izin mengemudi yang dirilis negara bagian sebagai alat pengenal utama. (Lihat videonya: Dua Kelompok Ormas di Bekasi Selatan Terlibat Bentrok)

China belum mencoba memasukkan verifikasi wajah pada KTP nasional, namun tahun lalu negara itu mewajibkan warganya untuk memindai wajah saat membeli ponsel baru sehingga dapat dicocokkan dengan KTP. Verifikasi wajah juga sudah tersedia di sejumlah bandara dan banyak lembaga pemerintah memakainya, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Layanan Kesehatan Nasional Inggris serta Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. (Andika H Mustaqim)