Belah Lintas Sumatera, Bisnis PO Bus Butuh Penegakan Hukum

JAKARTA - Perjalanan PerpalZ TV dari Jakarta, Lampung hingga ke Medan, mencatat sejumlah permasalahan yang ditemui di lapangan. Persoalan yang paling penting untuk segera dibenahi adalah penegakan hukum atau law enforcement dari pemerintah.

Pasalnya, persoalan ini menyangkut kelangsungan bisnis para pengusaha otobus (PO) di Sumatra. Pengusaha PO butuh keadilan dalam berbisnis. BACA JUGA - Elon Musk Simpan Teknologi yang Bisa Hidupkan Kembali Dinosaurus

“Ada beberapa persoalan yang menonjol selama tiga minggu perjalanan kami dimana kami juga mengunjungi sejumlah PO bus yang ada di Sumatra. Misalnya kondisi infrastruktur jalan yang rusak, keterbatasan bahan bakar solar, dahan pohon dan kabel listrik atau telpon yang terlalu rendah sehingga ‘nyangkut’ di atap bus, mobil plat hitam yang mengangkut penumpang umum, hingga kesiapan daerah dalam mengembangkan pariwisatanya. Namun persoalan yang terbesar adalah penegakan hukum untuk transportasi darat,” kata Kurnia Lesani Adnan (Sani), di Jakarta, Kamis (8/42020).

Sani menjelaskan, penegakkan hukum di transportasi darat diperlukan karena di lapangan banyak beroperasi mobil berplat hitam yang mengangkut penumpang umum. Selain itu, banyak juga bus daerah lain yang beroperasi di wilayah-wilayah Sumatra.

“Kalau kita lihat di terminal-terminal, banyak beroperasi bus berplat dari provinsi yang bukan dari Sumatra misalnya bus dari Jawa. Bus-bus itu melayani trayek di Sumatra, bukan trayek di tempat asalnya,” kata Sani.

Selain itu ada juga perusahaan-perusahaan otobus yang sudah lama tidak terdengar, tiba-tiba muncul lagi dengan armada yang kondisi dan plat daerahnya beragam. Walaupun pemerintah melarang masyarakat melakukan pergerakan, orang tetap bergerak dengan menggunakan angkutan lain yakni mobil plat hitam. Masyarakat menggunakan plat hitam agar tidak dirazia petugas.

“Kondisi seperti ini mengancam kelangsungan bisnis angkutan bus. PO yang diketahui sudah lama tidak aktif, tiba-tiba menggunakan bus dari Jawa untuk beroperasi di Sumatra. Lalu muncul lagi layanan travel yang menggunakan mobil MPV,” jelas Sani.

Masalah lain yang ditemui adalah infrastruktur jalan yang rusak, seperti jalan nasional Medan-Siantar-Parapat, padahal pariwisata di Parapat Sumatra Utara ini sangat bagus, begitu juga jalan dari Bangko Jambi ke Padang. Jalan rusak juga terjadi di jalan tol yang baru berumur satu tahun. Jalan yang terbuat dari beton itu terlihat pecah dan patah, seperti di jalan tol di Mesuji perbatasan Lampung menuju Sumatera Selatan. Keterbatasan bio solar terjadi di sejumlah daerah seperti di SPBU rest area tol Lampung, di sejumlah SPBU arah ke Padang. Soal kabel listik/telpon dan pohon yang terlalu rendah sehingga ‘nyangkut’ di atap bus dan menyebabkan kabel putus juga terjadi di hampir setiap daerah yang dilalui, mulai dari Lampung sampai Medan.