Penjualan Masih Lemas, Insentif Mobil Listrik Bakal Dievaluasi, Apa Dampaknya?

Saat ini, BEV CBU masih menikmati insentif bea masuk (BM) 0% dari yang seharusnya 50%, serta PPnBM 0% dari seharusnya 15%. Total pajak yang dibayar ke pemerintah pusat oleh BEV CBU hanya 12% dari yang seharusnya 77%.

Sebuah relaksasi masif yang tak akan berlaku lagi tahun depan, memaksa industri untuk berinvestasi lokal atau kehilangan keistimewaan.

Perluasan Insentif sebagai Penyelamat Pasar Otomotif?

Pemerintah tak hanya berfokus pada BEV. Wacana untuk mengkaji pemberian insentif bagi produk otomotif berteknologi lain, seperti hybrid electric vehicle (HEV) hingga hidrogen, kini mengemuka. Perluasan insentif ini dianggap krusial untuk kembali menggairahkan pasar mobil yang telah menunjukkan penurunan dalam dua tahun terakhir.

Para ekonom turut angkat bicara. Mereka mengusulkan agar pemerintah memperluas insentif fiskal bagi mobil berdasarkan tingkat emisinya. Pada titik ini, mobil HEV dan low cost green car (LCGC) dinilai layak mendapatkan PPN DTP, meskipun dengan besaran yang lebih rendah dari BEV.

Sebagai contoh, HEV bisa diberikan PPN DTP 5%, sementara LCGC bisa 3%. Sebagai informasi, tahun ini HEV dan LCGC telah mendapatkan PPnBM DTP sebesar 3%.

Nilai tambah pemberian insentif kepada HEV dan LCGC diyakini akan lebih besar dibandingkan BEV. Mengapa? Karena Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) HEV dan LCGC jauh di atas BEV, mencapai lebih dari 50%, dibandingkan BEV yang paling banter hanya mencapai 40%.

Selain itu, pemerintah juga disarankan untuk mempertimbangkan kembali insentif PPnBM-DTP untuk mobil rakitan lokal bermesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE), mirip dengan langkah yang pernah dilakukan pada tahun 2021 untuk merespons pandemi Covid-19.

Baca Juga: Ukuran Baterai Jadi Masalah Besar Mobil Listrik yang Tak Bisa Dihindari