Pasar Mobil Terseok-seok, Suzuki Minta Pemerintah Daerah Tidak Terapkan Opsen Pajak

Peringatan Donny bukan tanpa dasar. Logikanya sederhana: jika harga mobil baru menjadi lebih mahal akibat pajak tambahan, masyarakat akan semakin menahan diri untuk melakukan pembelian. Alih-alih mendapatkan pemasukan tambahan, pemerintah daerah justru berisiko kehilangan potensi pendapatan dari pajak kendaraan yang penjualannya menurun drastis. Sebuah dilema antara mengejar target pendapatan jangka pendek dengan risiko mencekik industri dalam jangka panjang.

Beberapa daerah, seperti Aceh, Riau, hingga Jawa Tengah, memang sempat memberikan angin segar berupa pemutihan pajak hingga Juni 2025. Namun, "bulan madu" ini akan segera berakhir, dan ancaman kenaikan harga akibat opsen pajak sudah di depan mata.

Menghadapi situasi sulit ini, Donny mengakui bahwa Suzuki tidak hanya pasrah. Berbagai program penjualan khusus telah disiapkan untuk setiap model guna merayu konsumen yang semakin berhati-hati dalam membelanjakan uangnya.

"Dengan kondisi seperti ini, tentunya orang semakin berhati-hati dalam memutuskan pembelian. Maka kami memberikan program khusus untuk setiap model yang kami tawarkan ke konsumen," ujarnya.

Kini, bola panas berada di tangan pemerintah daerah. Akankah mereka mendengarkan "teriakan" dari industri otomotif dan menunda penerapan opsen pajak demi menjaga stabilitas pasar? Atau mereka akan tetap bersikukuh mengejar target pendapatan, dengan risiko membuat pasar mobil nasional semakinterpuruk?