Cerita di Balik Tanjakan SpongeBob yang Viral, Bermula dari Tanah Wakaf
Jum'at, 10 November 2023 - 19:47 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Sayogi, neneknya dulu memiliki tanah sekitar 100 tumbak atau 1.400 meter persegi di Kampung Bukanagara. Dulunya jalan tersebut ialah perkebunan. Namun dia tak mengetahui total tanah yang diwakafkan untuk jalan. Sayogi hanya ingat lebarnya saja yakni 2,5 meter. "Jadi awalnya minta 1 meter, yang kedua minta 1 meter lagi, terakhir minta 0,5 meter. Itu sesuai kesepakatan dengan warga dan sesepuh kampung di sini," kata Sayogi.
Di balik viralnya Tanjakan SpongeBob, ada yang masih mengganjal bagi keluarga penerus Emak Rasih. Mereka masih harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga saat ini padahal tanah untuk jalan itu sudah diwakafkan.
Permasalahan itu baru diketahui keluarga sekitar dua tahun lalu. Keluarga tak tahu bagaimana nasib sertifikat tanah tersebut. "Jadi dari awal itu, kita enggak tahu kalau sertifikatnya masih satu, ikut ke induknya. Belum ada pemisahan sertifikat tanah, ini buat jalan, ini yang sudah dibeli, ini yang punya keluarga saya. Jadi masih satu, atas nama Emak Rasih," kata Sayogi.
Penerus Emak Rasih pun harus menanggung seluruh biaya PBB secara utuh selama puluhan tahun meski sebagian sudah diwakafkan untuk jalan. Hal itu membuat keluarga merasa keberatan dan minta segera ada penyelesaiannya.
"Jadi kita juga baru tahu, kenapa tanah keluarga yang sisa 80 tumbak, tapi bayar PBB lumayan mahal, sekitar Rp500 ribu per tahunnya. Ternyata, kita itu bayar PBB tanah utuh, jadi 100 tumbak. Jadi jalan sama tanah yang sudah dijual itu masih kita yang bayar," kata Sayogi.
Di balik viralnya Tanjakan SpongeBob, ada yang masih mengganjal bagi keluarga penerus Emak Rasih. Mereka masih harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga saat ini padahal tanah untuk jalan itu sudah diwakafkan.
Permasalahan itu baru diketahui keluarga sekitar dua tahun lalu. Keluarga tak tahu bagaimana nasib sertifikat tanah tersebut. "Jadi dari awal itu, kita enggak tahu kalau sertifikatnya masih satu, ikut ke induknya. Belum ada pemisahan sertifikat tanah, ini buat jalan, ini yang sudah dibeli, ini yang punya keluarga saya. Jadi masih satu, atas nama Emak Rasih," kata Sayogi.
Penerus Emak Rasih pun harus menanggung seluruh biaya PBB secara utuh selama puluhan tahun meski sebagian sudah diwakafkan untuk jalan. Hal itu membuat keluarga merasa keberatan dan minta segera ada penyelesaiannya.
"Jadi kita juga baru tahu, kenapa tanah keluarga yang sisa 80 tumbak, tapi bayar PBB lumayan mahal, sekitar Rp500 ribu per tahunnya. Ternyata, kita itu bayar PBB tanah utuh, jadi 100 tumbak. Jadi jalan sama tanah yang sudah dijual itu masih kita yang bayar," kata Sayogi.
Lihat Juga :
