Dituduh Melanggar Hak Asasi Manusia, 1.000 Mobil Volkswagen Disita

BERLIN - Hampir 1.000 kendaraan dari berbagai merek Grup Volkswagen telah disita oleh Bea Cukai AS, sehingga menunda kedatangannya ke dealer dan pelanggan.

Baca Juga: VW Taigun, Versi Mini VW Tiguan, Menyapa Pasar India

Tindakan ini diambil setelah kendaraan tersebut diketahui menggunakan komponen elektronik dari Tiongkok bagian barat, yang melanggar hukum AS - yang melarang impor suku cadang, yang diduga diproduksi dengan 'kerja paksa' di wilayah tertentu di China.

Menurut laporan Financial Times, pengiriman kendaraan termasuk Bentley, Audi, dan Porsche telah dihentikan pada pertengahan Januari 2024.

Meskipun belum ada kepastian waktu pasti kapan kendaraan tersebut akan dirilis, Grup Volkswagen berharap dapat menyelesaikan masalah ini pada Maret 2024 ketika suku cadang yang kompatibel atau sesuai dengan undang-undang AS telah tersedia.

Volkswagen telah mengembangkan mobil di China sejak tahun 1985 melalui perusahaan patungan dengan SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation).

Usaha patungan ini memiliki 33 pabrik di seluruh negeri, termasuk satu di ibu kota Xinjiang, Urumqi, tempat kendaraan yang dirakit lengkap diperiksa sebelum dikirim ke distributor dan pelanggan.

Wilayah Xinjiang di barat laut Tiongkok telah menjadi fokus pengawasan baru-baru ini atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Pada bulan Desember 2023, Volkswagen mengeluarkan pernyataan bahwa audit independen telah membersihkan pabrik mereka di Xinjiang dari tuduhan kerja paksa, dan perusahaan tersebut bermaksud untuk terus beroperasi di wilayah tersebut.

Menurut Volkswagen, mereka sedang berdiskusi dengan SAIC mengenai arah masa depan bisnis di Xinjiang, dan berbagai skenario sedang diperiksa secara intensif.

Produsen mobil asal Jerman tersebut menegaskan pihaknya menganggap serius tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat memutuskan hubungan dengan pemasok jika ditemukan pelanggaran serius.

Hal ini menunjukkan bahwa Volkswagen berupaya memastikan integritas dan kepatuhan dalam rantai pasokan mereka, sekaligus menekankan hak asasi manusia dan hukum internasional.