Punya Perusahaan Bus Listrik, Moeldoko Sebut Insentif Mobil Hybrid Hambat Pertumbuhan Kendaraan Listrik
Senin, 06 Mei 2024 - 11:06 WIB
loading...
Ketua Umum Periklindo Moeldoko ingin hanya mobil listrik saja yang mendapatkan insentif. Foto: Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo memastikan insentif mobil hybrid sedang digodok sejumlah Kementerian. Tentu saja, hal ini menjadi angin segar bagi produsen untuk menghadirkan varian hybrid pada model yang lebih rendah.
Mengapa? Karena ini penting. Tidak semua masyarakat mau langsung beralih ke kendaraan listrik. Alasannya beragam, mulai tidak praktis untuk bepergian jauh, harga bekas yang anjlok, ketersediaan SPKLU yang terbatas, dan masih banyak lagi.
Karena itu, mobil hybrid dianggap sebagai peralihan yang tepat ke mobil listrik. Sebab, sudah memiliki baterai, tapi tetap dapat diisi BBM normal.
“(Insentif mobil hybrid) masih dibicarakan dengan Menteri Ekonomi dan Menteri Perindustrian, ya,” kata Jokowi kepada wartawan di arena PEVS 2024, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2024).
“Memang sedang digodok. Makanya kemarin Presiden waktu ditanya bilang nunggu dulu. Hybrid juga perlu penelahaan lebih dalam. Kajian-kajuan ini hrs lebih didalam lagi, tidak bisa dengan mudah berikan izin,” ujar Moeldoko.
Disebutkan oleh Moeldoko, insentif mobil hybrid tidak terlalu penting karena sumber daya utama masih mengandalkan BBM.
Dikhawatirkan, masyarakat masih menggunakan bahan bakar bersubsidi untuk mengisi BBM mobil hybrid yang sudah dapat insentif.
“Nanti untuk EV-nya nggak akan bertumbuh dengan baik. Saya sebagai ketua Periklindo tidak saya masukan. EV ya EV murni, jadi kalau hybrid menurut saya tidak dalam kategori EV. Tapi sebagai Kepala Staf Presiden, tunggu saja dulu,” ucapnya.
Lebih lanjut, Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah lebih fokus untuk memberikan insentif bagi kendaraan listrik berbasis baterai.
Menurutnya, mobil listrik dapat membantu negara untuk mencapai target nol emisi (NZE) pada 2060 dan mengurangi impor BBM.
“Lebih baik (beri insentif) di kendaraan listrik, karena dampaknya nyata. Kendaraan listrik itu ada dua dampak positifnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pertama masalah lingkungan, yang kedua masalah besaran impor BBM kita itu sangat-sangat besar,” tuturnya.
Baca Juga: Pemerintah Beri Syarat Ketat Impor Mobil Listrik: Bangun Pabrik atau Denda!
Berdasarkan PP 74 Tahun 2021, saat ini pajak mobil hybrid masih memiliki kesetaraan dengan kendaraan konvensional, yakni sebesar 12,5 persen dan juga 1,75 persen, dengan total mencapai 14,25 persen. Sementara, tarif PPnBM mencapai 6 persen.
Sebagai catatan, selain menjabat Ketua Periklindo Moeldoko juga memiliki perusahaan kendaraan listrik PT Mobil Anak Bangsa (MAB). Perusahaan tersebut memproduksi massal truk dan angkutan umum bertenaga listrik.
Adapun pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024 yang baru saja dihelat ternyata sepipengunjung.
Mengapa? Karena ini penting. Tidak semua masyarakat mau langsung beralih ke kendaraan listrik. Alasannya beragam, mulai tidak praktis untuk bepergian jauh, harga bekas yang anjlok, ketersediaan SPKLU yang terbatas, dan masih banyak lagi.
Karena itu, mobil hybrid dianggap sebagai peralihan yang tepat ke mobil listrik. Sebab, sudah memiliki baterai, tapi tetap dapat diisi BBM normal.
“(Insentif mobil hybrid) masih dibicarakan dengan Menteri Ekonomi dan Menteri Perindustrian, ya,” kata Jokowi kepada wartawan di arena PEVS 2024, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2024).
Moeldoko Kontra dengan Insentif Mobil Hybrid?
Meski demikian, Ketua Umum Periklindo (Persatuan Industri Kendaraan Listrik Indonesia) Moeldoko mengatakan bahwa insentif mobil hybrid justru memiliki dampak buruk terhadap pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia yang saat ini mulai berkembang.“Memang sedang digodok. Makanya kemarin Presiden waktu ditanya bilang nunggu dulu. Hybrid juga perlu penelahaan lebih dalam. Kajian-kajuan ini hrs lebih didalam lagi, tidak bisa dengan mudah berikan izin,” ujar Moeldoko.
Disebutkan oleh Moeldoko, insentif mobil hybrid tidak terlalu penting karena sumber daya utama masih mengandalkan BBM.
Dikhawatirkan, masyarakat masih menggunakan bahan bakar bersubsidi untuk mengisi BBM mobil hybrid yang sudah dapat insentif.
“Nanti untuk EV-nya nggak akan bertumbuh dengan baik. Saya sebagai ketua Periklindo tidak saya masukan. EV ya EV murni, jadi kalau hybrid menurut saya tidak dalam kategori EV. Tapi sebagai Kepala Staf Presiden, tunggu saja dulu,” ucapnya.
Lebih lanjut, Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah lebih fokus untuk memberikan insentif bagi kendaraan listrik berbasis baterai.
Menurutnya, mobil listrik dapat membantu negara untuk mencapai target nol emisi (NZE) pada 2060 dan mengurangi impor BBM.
“Lebih baik (beri insentif) di kendaraan listrik, karena dampaknya nyata. Kendaraan listrik itu ada dua dampak positifnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pertama masalah lingkungan, yang kedua masalah besaran impor BBM kita itu sangat-sangat besar,” tuturnya.
Baca Juga: Pemerintah Beri Syarat Ketat Impor Mobil Listrik: Bangun Pabrik atau Denda!
Berdasarkan PP 74 Tahun 2021, saat ini pajak mobil hybrid masih memiliki kesetaraan dengan kendaraan konvensional, yakni sebesar 12,5 persen dan juga 1,75 persen, dengan total mencapai 14,25 persen. Sementara, tarif PPnBM mencapai 6 persen.
Sebagai catatan, selain menjabat Ketua Periklindo Moeldoko juga memiliki perusahaan kendaraan listrik PT Mobil Anak Bangsa (MAB). Perusahaan tersebut memproduksi massal truk dan angkutan umum bertenaga listrik.
Adapun pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024 yang baru saja dihelat ternyata sepipengunjung.
(dan)
Lihat Juga :
