Pemerintah Batal Kasih Insentif Mobil Hybrid, Honda Bilang Gini
loading...
Honda CR-V e:HEV, salah satu SUV hybrid yang sudah dipasarkan di Indonesia. Foto: HPM
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk sektor otomotif tahun ini. Sehingga, insentif mobil hybrid tidak akan terwujud dalam waktu dekat.
“Maka untuk otomotif, kebijakannya sudah dikeluarkan. Tidak ada perubahan kebijakan dan tambahan lain," kata Airlangga di sela Konferensi Pertumbuhan Ekonomi Q2 2024, Senin (5/8/2024).
Menko Airlangga mengungkapkan bahwa saat ini penjualan mobil hybrid sudah berjalan baik dengan sistem yang ada saat ini. Oleh sebab itu, pemerintah merasa tidak perlu adanya kebijakan baru untuk kendaraan jenis tersebut.
“Kalau kita lihat, penjualan dari mobil hybrid hampir dua kali penjualan BEV. Jadi sebenarnya product hub hybrid itu sudah berjalan dengan mekanisme yang ada sekarang," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy mengatakan Honda akan mendukung setiap kebijakan pemerintah.
“Pada dasarnya kami percaya bahwa setiap kebijakan pemerintah pasti telah mempertimbangkan berbagai aspek untuk mendukung ekonomi dan pertumbuhan industri," kata Billy.
Billy menegaskan bahwa Honda sudah memiliki langkah strategis sendiri dalam memasarkan mobil hybrid di Indonesia. Tapi, ia meyakini dengan pemberian akan membuat pasar mobil hybrid semakin tumbuh karena harganya yang akan jauh lebih terjangkau ketimbang saat ini.
“Kami telah memiliki strategi untuk pengenalan hybrid berdasarkan regulasi yang ada saat ini. Meskipun kami percaya bahwa pemberian insentif memang berpotensi semakin menumbuhkan permintaan konsumen dan berdampak positif terhadap pasar otomotif secara keseluruhan," ucapnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan mobil hybrid meningkat setiap tahunnya.
Pada 2022 hanya terjual sekitar 10 ribu unit, kemudian pada 2023 menjadi 55 ribu unit. Sedangkan di tahun ini, berdasarkan data Gaikindo hingga Mei 2024 mencapai32ribu.
“Maka untuk otomotif, kebijakannya sudah dikeluarkan. Tidak ada perubahan kebijakan dan tambahan lain," kata Airlangga di sela Konferensi Pertumbuhan Ekonomi Q2 2024, Senin (5/8/2024).
Menko Airlangga mengungkapkan bahwa saat ini penjualan mobil hybrid sudah berjalan baik dengan sistem yang ada saat ini. Oleh sebab itu, pemerintah merasa tidak perlu adanya kebijakan baru untuk kendaraan jenis tersebut.
“Kalau kita lihat, penjualan dari mobil hybrid hampir dua kali penjualan BEV. Jadi sebenarnya product hub hybrid itu sudah berjalan dengan mekanisme yang ada sekarang," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy mengatakan Honda akan mendukung setiap kebijakan pemerintah.
“Pada dasarnya kami percaya bahwa setiap kebijakan pemerintah pasti telah mempertimbangkan berbagai aspek untuk mendukung ekonomi dan pertumbuhan industri," kata Billy.
Billy menegaskan bahwa Honda sudah memiliki langkah strategis sendiri dalam memasarkan mobil hybrid di Indonesia. Tapi, ia meyakini dengan pemberian akan membuat pasar mobil hybrid semakin tumbuh karena harganya yang akan jauh lebih terjangkau ketimbang saat ini.
“Kami telah memiliki strategi untuk pengenalan hybrid berdasarkan regulasi yang ada saat ini. Meskipun kami percaya bahwa pemberian insentif memang berpotensi semakin menumbuhkan permintaan konsumen dan berdampak positif terhadap pasar otomotif secara keseluruhan," ucapnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan mobil hybrid meningkat setiap tahunnya.
Pada 2022 hanya terjual sekitar 10 ribu unit, kemudian pada 2023 menjadi 55 ribu unit. Sedangkan di tahun ini, berdasarkan data Gaikindo hingga Mei 2024 mencapai32ribu.
(dan)
Lihat Juga :
