Ironi Mobil Listrik: Impian Hijau Pemerintah Mengancam Pabrik Komponen Lokal
Selasa, 26 Agustus 2025 - 17:32 WIB
loading...
Kendaraan listrik yang semakin banyak menekan kendaraan-kendaraan yang sudah diproduksi dalam negeri dengan TKDN tinggi. Foto: Sindonews/Danang Arradian
A
A
A
JAKARTA - Di tengah gemerlap ruang pamer dan jalanan ibu kota, mobil-mobil listrik impor melaju tanpa suara, menjadi simbol kemajuan dan era baru yang lebih ramah lingkungan.
Namun, di balik senyapnya mesin mereka, terdengar gemuruh kekhawatiran dari ribuan pabrik komponen di pelosok negeri.
Ironi besar kini membayangi ambisi elektrifikasi Indonesia: serbuan mobil listrik impor justru menjadi momok yang mengancam kelangsungan hidup industri pendukung otomotif dalam negeri.
Masalahnya sederhana namun menusuk: mobil-mobil listrik itu datang dalam wujud jadi (CBU - Completely Built Up).
Setiap unit yang mendarat di pelabuhan Tanjung Priok adalah produk utuh yang tak secuil pun menyentuh hasil keringat para pekerja di pabrik-pabrik komponen lokal.
Ibarat memesan makanan jadi dari luar negeri, sementara dapur di rumah sendiri dibiarkan dingin tak mengepul.
Keresahan ini bukan lagi sekadar bisik-bisik di kalangan pengusaha. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) kini bersuara lantang.
Sekretaris Jenderal Gaikindo, Kukuh Kumara, dengan nada prihatin, membeberkan dampak nyata yang sudah dirasakan oleh para pemain di akar rumput industri.
“Dampaknya jadi ke kandungan lokal yang berperan banyak untuk industri kendaraan bermotor kita, karena ini ada tier satu, tier dua dan sebagainya,” kata Kukuh dalam sebuah diskusi di kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Pernyataan Kukuh merujuk pada ekosistem raksasa yang menopang industri otomotif. Ada 550 pemasok Tier 1 (pemasok utama ke pabrikan mobil) dan sekitar 1.000 pemasok Tier 2 dan 3, yang kebanyakan adalah Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Merekalah yang memproduksi jok, dasbor, kabel, baut, hingga komponen-komponen kecil lain yang membentuk sebuah mobil. Ekosistem ini menyerap tenaga kerja masif, mencapai 1,5 juta orang.
Di satu sisi, data menunjukkan penjualan mobil listrik impor memang meroket, mencatatkan kenaikan signifikan 17 persen di segmen menengah.
Namun, di sisi lain, kue pasar yang mereka rebut adalah milik mobil-mobil yang selama ini diproduksi di dalam negeri, yang notabene memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sangat tinggi, berkisar 80 hingga 90 persen.
“Pada 2024, kendaraan listrik itu semakin banyak, namun ini menekan kendaraan-kendaraan yang sudah diproduksi dalam negeri. Sementara kendaraan yang sudah diproduksi dalam negeri itu adalah kendaraan TKDN tinggi,” tutur Kukuh, menyoroti paradoks kebijakan yang terjadi.
Keluhan pun mulai mengalir deras ke meja Gaikindo. Para pengusaha komponen merasa tercekik. Pesanan menurun, volume produksi merosot, dan bayang-bayang efisiensi mulai menghantui.
“Walau kami (Gaikindo) tidak menaungi komponen, tetapi beberapa perusahaan komponen sudah mengeluhkan. Kalau kita terus-terusan volume penjualannya seperti ini, kita berat karena supply (pasokan pesanan) semakin menurun,” ungkap Kukuh, menyuarakan jeritan para pengusaha yang nasibnya kini di ujung tanduk.
Kebijakan pemerintah yang memberikan insentif untuk mobil listrik impor memang bertujuan mulia: mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan.
Namun, kebijakan ini tampak seperti pedang bermata dua. Di satu sisi ia memoles citra Indonesia sebagai negara yang pro-lingkungan, namun di sisi lain ia secara perlahan menggerogoti fondasi industri manufaktur otomotif yang telah dibangun puluhan tahun.
Pertanyaan kritis pun menggantung di udara: untuk siapa sebenarnya transisi energi ini? Apakah untuk segelintir konsumen kelas menengah yang mampu membeli mobil impor, atau untuk keberlangsungan industri nasional dan nasib 1,5 juta pekerjanya?
Gemerlap mobil listrik impor kini menjadi pertaruhan besar, antara melaju kencang menuju target emisi nol atau berisiko memadamkan tungku-tungku produksi di pabrik dalam negeri.
Namun, di balik senyapnya mesin mereka, terdengar gemuruh kekhawatiran dari ribuan pabrik komponen di pelosok negeri.
Ironi besar kini membayangi ambisi elektrifikasi Indonesia: serbuan mobil listrik impor justru menjadi momok yang mengancam kelangsungan hidup industri pendukung otomotif dalam negeri.
Masalahnya sederhana namun menusuk: mobil-mobil listrik itu datang dalam wujud jadi (CBU - Completely Built Up).
Setiap unit yang mendarat di pelabuhan Tanjung Priok adalah produk utuh yang tak secuil pun menyentuh hasil keringat para pekerja di pabrik-pabrik komponen lokal.
Ibarat memesan makanan jadi dari luar negeri, sementara dapur di rumah sendiri dibiarkan dingin tak mengepul.
Keresahan ini bukan lagi sekadar bisik-bisik di kalangan pengusaha. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) kini bersuara lantang.
Sekretaris Jenderal Gaikindo, Kukuh Kumara, dengan nada prihatin, membeberkan dampak nyata yang sudah dirasakan oleh para pemain di akar rumput industri.
“Dampaknya jadi ke kandungan lokal yang berperan banyak untuk industri kendaraan bermotor kita, karena ini ada tier satu, tier dua dan sebagainya,” kata Kukuh dalam sebuah diskusi di kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Pernyataan Kukuh merujuk pada ekosistem raksasa yang menopang industri otomotif. Ada 550 pemasok Tier 1 (pemasok utama ke pabrikan mobil) dan sekitar 1.000 pemasok Tier 2 dan 3, yang kebanyakan adalah Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Merekalah yang memproduksi jok, dasbor, kabel, baut, hingga komponen-komponen kecil lain yang membentuk sebuah mobil. Ekosistem ini menyerap tenaga kerja masif, mencapai 1,5 juta orang.
Di satu sisi, data menunjukkan penjualan mobil listrik impor memang meroket, mencatatkan kenaikan signifikan 17 persen di segmen menengah.
Namun, di sisi lain, kue pasar yang mereka rebut adalah milik mobil-mobil yang selama ini diproduksi di dalam negeri, yang notabene memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sangat tinggi, berkisar 80 hingga 90 persen.
“Pada 2024, kendaraan listrik itu semakin banyak, namun ini menekan kendaraan-kendaraan yang sudah diproduksi dalam negeri. Sementara kendaraan yang sudah diproduksi dalam negeri itu adalah kendaraan TKDN tinggi,” tutur Kukuh, menyoroti paradoks kebijakan yang terjadi.
Keluhan pun mulai mengalir deras ke meja Gaikindo. Para pengusaha komponen merasa tercekik. Pesanan menurun, volume produksi merosot, dan bayang-bayang efisiensi mulai menghantui.
“Walau kami (Gaikindo) tidak menaungi komponen, tetapi beberapa perusahaan komponen sudah mengeluhkan. Kalau kita terus-terusan volume penjualannya seperti ini, kita berat karena supply (pasokan pesanan) semakin menurun,” ungkap Kukuh, menyuarakan jeritan para pengusaha yang nasibnya kini di ujung tanduk.
Kebijakan pemerintah yang memberikan insentif untuk mobil listrik impor memang bertujuan mulia: mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan.
Namun, kebijakan ini tampak seperti pedang bermata dua. Di satu sisi ia memoles citra Indonesia sebagai negara yang pro-lingkungan, namun di sisi lain ia secara perlahan menggerogoti fondasi industri manufaktur otomotif yang telah dibangun puluhan tahun.
Pertanyaan kritis pun menggantung di udara: untuk siapa sebenarnya transisi energi ini? Apakah untuk segelintir konsumen kelas menengah yang mampu membeli mobil impor, atau untuk keberlangsungan industri nasional dan nasib 1,5 juta pekerjanya?
Gemerlap mobil listrik impor kini menjadi pertaruhan besar, antara melaju kencang menuju target emisi nol atau berisiko memadamkan tungku-tungku produksi di pabrik dalam negeri.
(dan)
Lihat Juga :
