Rp25 Triliun untuk Pikap Impor, Otomotif Lokal cuma Jadi Penonton di Negeri Sendiri?
Selasa, 24 Februari 2026 - 11:30 WIB
loading...
Rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga asal India senilai Rp25 triliun memicu kritik tajam karena dinilai mematikan potensi serapan tenaga kerja dan kemandirian ekosistem UMKM otomotif domestik. Foto: NMAA
A
A
A
JAKARTA - Rencana ambisius pemerintah untuk mendatangkan 105.000 unit mobil pikap dalam bentuk utuh atau Completely Built Up (CBU) dari India senilai hampir Rp25 triliun untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menuai badai kritik.
Kebijakan ini dinilai sebagai anomali fatal di tengah gaung hilirisasi, secara langsung mencederai semangat kemandirian industri dan menutup keran penyerapan tenaga kerja di sektor otomotif domestik pada 2026.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat, Moreno Soeprapto, melontarkan kritik pedas terkait langkah pengadaan yang mensubstitusi peran sumber daya lokal tersebut.
”Dengan impor 105 ribu unit mobil secara CBU dengan nilai hampir Rp25 triliun, berarti peluang membuka lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia itu tidak ada. Malah memberikan lapangan kerja untuk India,” tegas Moreno.
Menganalisis logika pasar otomotif 2026, kucuran dana Rp25 triliun ke luar negeri—yang jika dirata-rata berkisar di angka Rp238 juta per unit—adalah inefisiensi yang ironis.
Kebijakan ini dinilai sebagai anomali fatal di tengah gaung hilirisasi, secara langsung mencederai semangat kemandirian industri dan menutup keran penyerapan tenaga kerja di sektor otomotif domestik pada 2026.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat, Moreno Soeprapto, melontarkan kritik pedas terkait langkah pengadaan yang mensubstitusi peran sumber daya lokal tersebut.
”Dengan impor 105 ribu unit mobil secara CBU dengan nilai hampir Rp25 triliun, berarti peluang membuka lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia itu tidak ada. Malah memberikan lapangan kerja untuk India,” tegas Moreno.
Menganalisis logika pasar otomotif 2026, kucuran dana Rp25 triliun ke luar negeri—yang jika dirata-rata berkisar di angka Rp238 juta per unit—adalah inefisiensi yang ironis.
Lihat Juga :
