Efek Perang Iran dan AS, Korea Selatan Bersiap Batasi Pembelian BBM

SEOUL - Pada 30 Maret, Menteri Keuangan Koo Yun-cheol mengatakan bahwa Korea Selatan mungkin akan memperluas pembatasan berkendara di luar sektor publik jika harga minyak mentah naik hingga sekitar USD120-130 per barel.

Jika diterapkan secara nasional, ini akan menjadi kali pertama Korea Selatan mengadopsi langkah pembatasan berkendara secara luas sejak Perang Teluk, ketika negara tersebut menerapkan sistem rotasi kendaraan 10 hari untuk menghemat energi.

Berbicara dalam sebuah program televisi, Mr Koo mengatakan bahwa jika situasi di Timur Tengah terus memburuk, tingkat kewaspadaan krisis energi dapat dinaikkan ke "siaga"—tingkat tertinggi ketiga dalam sistem empat tingkat negara tersebut—yang akan menyebabkan kontrol konsumsi yang lebih ketat.

Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga mempertimbangkan pengurangan pajak bahan bakar lebih lanjut untuk meringankan beban biaya bagi warga.

Dalam pernyataan yang dirilis pada hari yang sama, Kementerian Keuangan Korea Selatan mengatakan bahwa penerapan wajib pembatasan mengemudi untuk sektor swasta belum diputuskan dan bahwa pihak berwenang akan melakukan penilaian lebih lanjut berdasarkan kondisi pasokan energi dan faktor makroekonomi.

Korea Selatan saat ini sangat bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah, yang mencakup sekitar 70% dari total pasokan minyak mentahnya, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan di kawasan tersebut.

Sebelumnya, Korea Selatan menerapkan peraturan yang mewajibkan setiap kendaraan di sektor publik untuk mengambil satu hari libur per minggu, dengan hari libur tersebut ditentukan oleh digit terakhir dari nomor plat kendaraan.

Menteri Energi Kim Sung-whan mengatakan langkah-langkah manajemen permintaan dapat diperketat lebih lanjut jika tingkat kewaspadaan terus meningkat, termasuk memperluas pembatasan berkendara dan mendorong partisipasi sukarela dari dunia usaha.

Beberapa perusahaan besar, seperti Samsung Electronics dan SK Group, telah mendesak karyawan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan langkah-langkah penghematan bahan bakar.

Selain itu, banyak anggota parlemen dan politisi menggunakan media sosial untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum atau sepeda, yang berkontribusi pada pengurangan konsumsi energi di tengah fluktuasi harga minyak.