Trump Usir 200 Ribu Sopir Truk Imigran di Tengah Krisis Perang Iran

AMERIKA - Di saat roda ekonomi Amerika Serikat (AS) sedang terseok-seok menahan hantaman harga energi akibat perang Iran, pemerintahan Donald Trump justru menembak kakinya sendiri.

Mulai Senin ini, regulasi baru Departemen Transportasi yang diumumkan pada 11 Februari lalu resmi berlaku, secara bertahap mencabut lisensi mengemudi komersial (CDL) saat masa berlakunya habis bagi sekitar 200.000 sopir truk imigran berstatus pencari suaka, pengungsi, dan penerima DACA.

Menurut data Administrasi Keselamatan Pengangkut Kendaraan Bermotor Federal (FMCSA), para imigran ini memegang sekitar 5 persen dari total CDL di AS.

Di sisi lain, truk adalah urat nadi utama yang memindahkan lebih dari 70 persen kargo nasional.

Memangkas ketersediaan pekerja secara paksa di tengah kondisi kerja yang sudah memburuk dan gelombang deregulasi industri, hanya akan menciptakan krisis rantai pasok yang mencekik konsumen.

Aleksei Semenovskii (41), pencari suaka asal Rusia yang menetap di Pennsylvania setelah kabur dengan tiga koper pada 2019, adalah potret nyata korban kebijakan kejam ini.

Mengemudi sejak 2020 dengan rekor mengemudi yang sepenuhnya bersih, ia selama empat tahun terakhir rutin mengangkut makanan, alat berat, bahan berbahaya, material bangunan, hingga barang pesanan Amazon melintasi 48 negara bagian bawah AS. Lisensinya dijadwalkan mati pada bulan September mendatang.

Kini, Aleksei terjebak utang pinjaman sebesar USD200.000 (Rp3,4 miliar) untuk membayar traktor dan truk gandeng miliknya, sembari harus terus menghidupi istri dan anak perempuannya yang berusia 14 tahun.

"Saya dipanggang di atas api terbuka padahal tidak melakukan hal ilegal," ratapnya.

Sayangnya, narasi politik di Washington dengan sengaja menutup mata pada fakta penderitaan ini. Saat pidato State of the Union, Presiden Donald Trump bahkan menuntut Kongres untuk mengesahkan undang-undang yang lebih ketat.

Menteri Transportasi Sean P. Duffy secara serampangan menuduh pengemudi asing "membuat kekacauan di jalanan" dan mengancam menahan dana federal untuk negara bagian yang dianggap tak patuh, seperti California, New York, dan Pennsylvania. Sikap represif ini diamini oleh Lewie Pugh, Wakil

Presiden OOIDA—asosiasi yang mewakili lebih dari 130.000 perusahaan kecil dan sopir independen—dengan dalih deregulasi telah membawa imigran tak terlatih ke jalanan.

Pemerintah AS pun semakin agresif meredam ruang gerak imigran. Pada bulan Desember lalu, mereka telah mencabut akreditasi hampir 3.000 pusat pelatihan mengemudi karena dianggap gagal memenuhi standar.

Puncaknya, Senator Jim Banks asal Indiana mengusulkan rancangan undang-undang ekstrem yang akan mencabut seluruh lisensi kelompok imigran ini secara instan, tanpa harus menunggu masa kedaluwarsa.

Pengacara litigasi dari Public Citizen Litigation Group, Wendy Liu, secara tajam membongkar kecacatan logika aturan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah sendiri tidak memiliki bukti empiris yang mengaitkan asal negara seseorang dengan tingkat keselamatan, mengingat semua pengemudi melewati tes sekolah mengemudi yang sama persis.

Pengacara transportasi Gregory Reed menyimpulkan bahwa meskipun industri mungkin tidak akan kolaps secara instan, penyusutan drastis tenaga kerja ini akan memaksa perusahaan menaikkan tarif operasional.