KPPU Sebut Yamaha dan Honda Terbukti Bersekongkol Lakukan Kartel
Senin, 09 Januari 2017 - 16:48 WIB
KPPU Sebut Yamaha dan Honda Terbukti Bersekongkol Lakukan Kartel
A
A
A
JAKARTA - Investigator Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) akhirnya menyampaikan kesimpulan terkait dugaan kartel yang melibatkan Yamaha dan Honda. Dimana dalam sidang yang digelar di kantor pusat KPPU tersebut setidaknya tim investigator menyampaikan beberapa rekomendasi.
"Dari data yang ditemukan, setidaknya tim imvestigasi telah menemukan benang merah yang menguatkan. Mulai dari bukti pengiriman email yang dilakukan sampai benang merah kenaikan harga," ujar Investigator KPPU, Helmi Nurjamil, ditengah persidangan di kantor KPPU, Jakarta, Senin (9/1/2017).
Dalam hal ini tim investigator KPPU setidaknya menyampaikan lima poin rekomendasi kepada majelis komisi. Secara garis besar lima poin tersebut adalah :
1. Menyatakan terlapor 1 (Yamaha) dan terlapor 2 (Honda) terbukti secara sah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat 1
2. Menghukum terlapor satu dan dua berdasarkan pasal 47 UU 5.
3. Melakukan rekomendasi terhadap majelis komisi untuk melarang terlapor 1 dan terlapor 2 untuk menentukan harga on the road (OTR) sebagai harga refrensi kepada konsumen melainkan hanya off the road (OTR).
4. Merekomendasikan kepada majelis komisi untuk memberikan saran kepada pemerintah khsusnya instansi terkait untuk memasukkan harga kepada dailer maupun main dailer.
5. Menyarakan bahwa harga bbm dan pungutan biaya lainnya yang dilakukan oleh negara tidak dijadikan sebagai patokan harga.
Namun dalam hal ini, Yamaha dan Honda membantah hasil kesimpulan yang dibacakan oleh tim investigator KPPU karena dianggap tidak terbukti. Sedangkan hasil putusan sendiri baru akan dibacakan setelah 30 hari kerja yang berarti akan jatuh pada akhir Februari.
"Dari data yang ditemukan, setidaknya tim imvestigasi telah menemukan benang merah yang menguatkan. Mulai dari bukti pengiriman email yang dilakukan sampai benang merah kenaikan harga," ujar Investigator KPPU, Helmi Nurjamil, ditengah persidangan di kantor KPPU, Jakarta, Senin (9/1/2017).
Dalam hal ini tim investigator KPPU setidaknya menyampaikan lima poin rekomendasi kepada majelis komisi. Secara garis besar lima poin tersebut adalah :
1. Menyatakan terlapor 1 (Yamaha) dan terlapor 2 (Honda) terbukti secara sah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat 1
2. Menghukum terlapor satu dan dua berdasarkan pasal 47 UU 5.
3. Melakukan rekomendasi terhadap majelis komisi untuk melarang terlapor 1 dan terlapor 2 untuk menentukan harga on the road (OTR) sebagai harga refrensi kepada konsumen melainkan hanya off the road (OTR).
4. Merekomendasikan kepada majelis komisi untuk memberikan saran kepada pemerintah khsusnya instansi terkait untuk memasukkan harga kepada dailer maupun main dailer.
5. Menyarakan bahwa harga bbm dan pungutan biaya lainnya yang dilakukan oleh negara tidak dijadikan sebagai patokan harga.
Namun dalam hal ini, Yamaha dan Honda membantah hasil kesimpulan yang dibacakan oleh tim investigator KPPU karena dianggap tidak terbukti. Sedangkan hasil putusan sendiri baru akan dibacakan setelah 30 hari kerja yang berarti akan jatuh pada akhir Februari.
(wbs)
