Ekspor ke Vietnam Terhenti, Industri Automotif Berpotensi Rugi Rp3 Triliun

JAKARTA - Pemerintah Vietnam menerapkan kebijakan baru impor mobil Completely Built Up (CBU) dari negara-negara ASEAN. Vietnam menerapkan kebijakan baru terkait uji tipe dan uji emisi dalam regulasi No. 116 tentang Overseas Vehicle Type Approval (VTA). Dengan adanya regulasi ini, ekspor mobil dari negara lain termasuk Indonesia mulai bulan ini terhenti. Mengingat mobil-mobil yang diekspor ke Vietnam harus melalui uji tipe.

"Tentu ini sangat memberikan pengaruh kepada ekspor mobil nasional termasuk dari kami," ujar Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam kepada Koran SINDO/SINDOnews di Jakarta, Kamis (25/1/2017). Dia mengatakan, terhentinya ekspor ke Vietnam pada bulan ini berpotensi mendatangkan defisit neraca perdagangan sebesar Rp3 triliun dari sektor automotif.

"Ekspor ke Vietnam dari kami saja 2.000 unit per bulan, belum dari produsen lain. Potensinya Rp3 triliun per bulan, itu yang hilang jika ekspor terhenti," tegas Bob. Karena itu, lanjut dia, pihaknya sudah menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah melalui Kementerian Perdagangan. Dengan harapan, pemerintah bersedia untuk melakukan pembahasan mencari jalan keluar bersama pemerintah Vietnam. "Gaikindo juga sudah menyampaikan masalah ini kepada pemerintah," tegasnya.

Bob mengungkapkan, Vietnam merupakan salah satu negara tujuan ekspor mobil-mobil yang diproduski TMMIN. Beberapa model yang diekspor ke Vietnam yakni Fortuner dan Town Ace dalam bentuk CBU serta beberapa model dalam bentuk CKD. Selain Vietnam, TMMIN mengekspor mobil CBU ke 14 negara, antara lain Malaysia, India, Filipina, Thailand, Taiwan, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja, Oman, Bahrain, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia dan Qatar.

Ekspor TMMIN selama 2017 mencapai 116.971 unit, naik 29,51% dibandingkan 2016 dan melebihi target yang ditetapkan sebesar 10%. TMMIN mengekspor kendaraan CBU dan CKD serta komponen ke 80 negara di dunia. Peningkatan volume ekspor pada 2017 disebabkan melonjaknya perminntaan mobil dari Filipina dan Vietnam akibat perkembangan ekonomi di Asia cukup bagus.

Sementara, Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto menegaskan, pihaknya sudah merespons kebijakan pemerintah Vietnam tersebut dengan meminta Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk membantu melakukan pendekatan dan diskusi dengan pemerintah Vietnam

"Sebab yang dipersoalkan adalah mengenai uji tipe. Nah, mobil-mobil yang kita ekspor kan sudah diuji dan mendapatkan Sertifikat Uji Tipe yang dikeluarkan Ditjen Perhubungan Darat," tegasnya kepada KORAN SINDO/SINDOnews.

Dia mengungkapkan, dengan kebijakan tersebut, misalnya ada 1.000 unit mobil yang masuk ke Vietnam dengan uji petik 1 unit mobil dan dinilai tidak memenuhi syarat, maka semua mobil tersebut tidak bisa masuk Vietnam dan harus kembali ke negara pengekspor. "Ini sama saja pemerintah Vietnam tidak mengakui sertifikasi yang dilakukan oleh kita. Ini sudah kami sampaikan kepada Kementeria Perhubungan dan direspons positif," papar Jongkie.

Harapannya, lanjut Jongkie, pemerintah segera bergerak cepat agar kegiatan ekspor industri automotif nasional tidak terganggu. "Pada prinsipnya, Gaikindo akan membantu semua anggotanya, apapun mereknya. Karena ini untuk kepentingan nasional juga," tegasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh 4W Marketing Director PT Indomobil Suzuki Sales (SIS) Donny Saputra. Dia mengungkapkan, kebijakan dari pemerintah Vietnam tersebut akan memberikan dampak terhadap volume ekspor Suzuki ke Vietnam. Produk Suzuki yang diekspor ke negara itu yakni APV dan Ertiga.

"Tentu ini akan berpengaruh, namun karena ini masalah bilateral tentunya harapan kami ada pada pemerintah termasuk Gaikindo," ungkapnya. Nilai ekspor mobil Suzuki Indonesia pada tujuh bulan 2017 total mencapai Rp5,5 triliun. Diperkirakan hingga akhir 2017 mencapai Rp9,4 triliun dalam bentuk CBU maupun CKD. Ke depan, Suzuki akan memperluas pasar ekspor ke kaawasan Timur Tengah, Asia, Ocenia, Amerika Latin serta Afrika.

Sementara untuk kendaraan komersial, Hino Indonesia telah mengekspor produknya ke Vietnam sejak 2011 lalu. Truk-truk Hino diproduksi di pabrik Hino Kawasan Industri Kota Bukit Indah di Kabupaten Purwakarta yang dioperasikan oleh PT Hino Motors Manufacturing Indonesia (HMMI). Pabrik ini memiliki kapasitas produksi terpasang 75.000 unit per tahun termasuk untuk produksi bus dan truk ringan kategori II.

Sebelumnya, Chairman Vietnam Automobile Manufacturers' Association (VAMA) Toru Kinoshita seperti dilansir The Leader menilai kebijakan No 116 akan menciptakan hambatan bagi para eksportir mobil ke Vietnam, termasuk para perusahaan importir mobil di Vietnam. "VAMA telah mengirimkan rekomendasi kepada pemerintah (Vietnam) untuk menghapus kondisi atau syarat yang ditetapkan (bagi eksportir mobil)," tegasnya.

Termasuk syarat mengenai Vehicle Type Approval (VTA) untuk mobil yang diimpor secara utuh. Sebab, VAMA memahami bahwa sebagian besar produsen mobil yang mengekspor mobilnya ke Vietnam tidak akan memenuhi spesifikasi kendaraan impor. Alasannya, masing-masing produsen mobil hanya mengikuti peraturan di negara masing-masing dan spesifikasi yang telah disertifikasi oleh pemerintah dimana mobil tersebut diproduksi.

Kinoshita mengungkapkan, kendaraan yang diekspor tentunya dengan tujuan untuk memenuhi harapan pelanggan dan persyaratan peraturan spesifik di setiap negara pengimpor. Namun, tidak bisa dipungkiri, bahwa ada kesenjangan antara spesifikasi model kendaraan yang disyaratkan untuk penggunaan domestik (di Vietnam) dan spesifikasi kendaraan dari pengekspor.

Beberapa negara, lanjut dia, tidak memiliki VTA karena pemerintahnya hanya memeriksa emisi saja. "Tapi ada juga negara yang memiliki VTA, namun mungkin tidak diterima oleh Vietnam Register (VR) karena berbeda posisi mengemudi, emisi dan spesifikasinya," sebutnya.