Pernah Rekomendasikan Lockdown, Dewan Riset Daerah Dukung Jakarta PSBB

Rabu, 08 April 2020 - 22:39 WIB
Pernah Rekomendasikan Lockdown, Dewan Riset Daerah Dukung Jakarta PSBB
Pernah Rekomendasikan Lockdown, Dewan Riset Daerah Dukung Jakarta PSBB
A A A
JAKARTA - Dewan Riset Daerah (DRD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyokong penuh kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang akan menerapkan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) di wilayah Ibu Kota mulai Jumat (10/4/2020) mendatang.

Tujuan pemberlakuan PSBB selain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus melindungi kesehatan dan keselamatan warga DKI dari penularan penyakit yang disebabkan virus Corona 19 (COVID-19). Dengan diberlakukanya PSBB di wilayah Jakarta, masyarakat diharuskan lebih berdisiplin menjaga jarak atau physical distancing dan tetap tinggal di rumah, terkecuali ada keperluan yang sangat mendesak.

“Kami di Dewan Riset Jakarta sudah mengusulkan agar Jakarta segera melakukan lockdown untuk menghindari makin banyaknya warga yang tertular Covid 19. Namun kami menyadari saat itu Pemprov DKI Jakarta belum mendapatkan izin dari pemerintah pusat, meskipun sudah ada Undang-undang yang membolehkannya, yakni UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Namun tanpa izin pemerintah pusat, Pemprov DKI belum dapat melakukan kebijakan karantina wilayah," kata Sekretaris Komisi I Dewan Riset Daerah Jakarta (DRD Jakarta), Eman Sulaeman Nasim, di Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Lebih lanjut dijelaskan, dengan adanya PP No 21/2020 tentang PSBB dan sudah keluarnya izin dari Menteri Kesehatan sebagai bagian dari PP No 21/2020, Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki payung hukum untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown ataupun pembatasan sosial berskala besar. Untuk diketahui, Komisi I DRD DKI adalah komisi yang membawahi bidang pemerintahan, pelayanan publik, kerja sama antarlembaga dan smartcity.

Menurut Dosen Administrasi Publik dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Manajemen STIAMI ini, tanpa ada peraturan yang mengikat dan bersifat memaksa, pemerintah akan kesulitan meminta warga DKI melakukan sosial distancing dan tinggal di rumah. Padahal ini bertujuan menghindari penularan dan semakin meluasnya pandemik COVID-19 di Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah tiga pekan mengeluarkan imbauan agar seluruh warga Ibu Kota bekerja dan belajar dari rumah. Namun nyatanya masih banyak warga yang masih tetap berkumpul dengan jarak yang berdekatan tanpa menggunakan masker. Masih banyak warga yang berkeliaran di jalan. Akibatnya jumlah warga yang tertular COVID-19 semakin banyak.

"Tanpa intervensi pemerintah berdasarkan berbagai kajian, diperkirakan 86% warga DKI Jakarta yang berjumlah 10,5 juta jiwa akan terinfeksi COVID-19. Baik dengan gejala maupun tanpa gejala," ujarnya.

Dia menjelaskan, untuk warga berusia 20-45 tahun bisa saja karena masih sering bersosialisasi dan tidak tinggal di rumah, mereka terinfeksi COVID-19 tapi tidak memiliki gejala COVID-19. Mereka inilah yang dikenal sebagai OTG. "Mereka rentan menularkan kepada orang lain. Lebih berbahayanya jika mereka menularkan kepada orang tua dan anak anak. Karena itu, salah satu intervensi pemerintah, lewat PSBB. Memaksa warga untuk tinggal di rumah saja agar tidak tertular dan tidak menularkan COVID-19,” papar Eman Sulaeman Nasim.

Pemerintah Cina sendiri sebagai negara asal dari mewabahnya COVID-19 berhasil menurunkan penularan dan penyebarannya dengan memaksa warga tinggal di rumahnya masing masing. Demikian juga pemerintah Singapura dan Turki.

“COVID-19 sampai saat ini belum ditemukan obat maupun vaksinnya. Satu satunya cara agar terhindar dan sembuh darinya adalah dengan cara menjaga kesehatan dan menghindar dari orang yang terkena virus. Atau menghindari daerah pendemik serta menggunakan masker," tuturnya.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1680 seconds (11.252#12.26)