Empat Hal Penghambat Industri Automotif Versi Toyota
Senin, 26 Januari 2015 - 18:49 WIB
Empat Hal Penghambat Industri Automotif Versi Toyota
A
A
A
JAKARTA - PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengatakan ada empat hal yang perlu dibenahi jika ingin industri automotif Indonesia setara atau bahkan melampaui Thailand.
Empat hal tersebut berkaitan dengan bagaimana menarik investor asing dan menanam modal, mulai dari one stop permitting, mengelola industri usaha kecil dan menengah (UKM), tempat industri, serta benefit atau keuntungan.
"Kita harus bisa seperti Thailand yang mampu menarik investor. Dan Thailand sudah berada di tahap ke-4 itu," ujar Vice President TMMIN Warih Andang Tjahjono di Jakarta beberapa waktu lalu.
Warih menjelaskan, saat ini Indonesia masih belum menegakkan perijinan satu tempat. Investor disulitkan dengan tidak adanya satu wadah yang mengurusi segala bentuk perijinan jika ingin menanam modal.
Selanjutnya menurut Warih, industri automotif harus didukung oleh UKM. Bagaimana pemerintah mengelola UKM yang membutuhkan partner yang nantinya akan menjadi supplier. "Di Thailand, UKM telah mendapat dukungan penuh," imbuhnya.
Ketiga ulasnya, bagaimana investor dengan mudah mendapatkan tempat produksi di Indonesia. Menjamin ketersediaan lahan serta infrastruktur pendukung, seperti listrik dan tenaga kerja handal.
"Ke-4, ialah insentif. Ada suatu benefit buat investor atau tidak. Sementara industri kita sudah sampai mana? Ini yang harus kita bangun agar Indonesia kompetitif di ASEAN," jelas Warih.
Director Administration TMMIN BOB Azam menambahkan, pemerintah harus lebih jeli jika ingin menarik investor asing menanamkan modal di Indonesia, sebab upah buruh di Tanah Air sudah tidak murah.
"Upah minimum kita naik tinggi, Karawang sudah 3,4 juta, dan upah ini lebih tinggi dari Thailand. Kalau didaerah masih dibawah Rp2 juta, Bekasi sudah sangat tinggi, dibandingkan Vietnam, Indonesia 1,5 kali lebih besar," katanya.
Empat hal tersebut berkaitan dengan bagaimana menarik investor asing dan menanam modal, mulai dari one stop permitting, mengelola industri usaha kecil dan menengah (UKM), tempat industri, serta benefit atau keuntungan.
"Kita harus bisa seperti Thailand yang mampu menarik investor. Dan Thailand sudah berada di tahap ke-4 itu," ujar Vice President TMMIN Warih Andang Tjahjono di Jakarta beberapa waktu lalu.
Warih menjelaskan, saat ini Indonesia masih belum menegakkan perijinan satu tempat. Investor disulitkan dengan tidak adanya satu wadah yang mengurusi segala bentuk perijinan jika ingin menanam modal.
Selanjutnya menurut Warih, industri automotif harus didukung oleh UKM. Bagaimana pemerintah mengelola UKM yang membutuhkan partner yang nantinya akan menjadi supplier. "Di Thailand, UKM telah mendapat dukungan penuh," imbuhnya.
Ketiga ulasnya, bagaimana investor dengan mudah mendapatkan tempat produksi di Indonesia. Menjamin ketersediaan lahan serta infrastruktur pendukung, seperti listrik dan tenaga kerja handal.
"Ke-4, ialah insentif. Ada suatu benefit buat investor atau tidak. Sementara industri kita sudah sampai mana? Ini yang harus kita bangun agar Indonesia kompetitif di ASEAN," jelas Warih.
Director Administration TMMIN BOB Azam menambahkan, pemerintah harus lebih jeli jika ingin menarik investor asing menanamkan modal di Indonesia, sebab upah buruh di Tanah Air sudah tidak murah.
"Upah minimum kita naik tinggi, Karawang sudah 3,4 juta, dan upah ini lebih tinggi dari Thailand. Kalau didaerah masih dibawah Rp2 juta, Bekasi sudah sangat tinggi, dibandingkan Vietnam, Indonesia 1,5 kali lebih besar," katanya.
(dol)
