Logika Terbalik Subsidi EV: Mobil Pribadi Dimanja, Bus Penyumbang Polusi Malah Dianaktirikan

Insentif yang Salah Sasaran?

Albert Aulia Ilyas, Direktur Utama Kalista—penyedia layanan kendaraan listrik niaga—menyoroti ketimpangan ini dengan nada mendesak. Menurutnya, percepatan adopsi di sektor niaga mustahil terjadi tanpa campur tangan fiskal negara.

“Mungkin perlu ada insentif seperti di kendaraan penumpang yang PPN-nya dipotong, atau motor yang dapat Rp7 juta," ujar Albert di Jakarta.

Ia menekankan bahwa kendaraan niaga memiliki mobilitas jauh lebih tinggi dibanding mobil pribadi, sehingga dampak pengurangan emisinya pun akan jauh lebih signifikan jika dikonversi ke listrik.

Kritik ini semakin tajam ketika membandingkan Indonesia dengan tetangga serumpun.

Singapura dan Malaysia sudah jauh melangkah dengan memberikan insentif khusus bagi truk dan bus listrik komersial.

Sementara Indonesia, negara dengan pasar otomotif terbesar di ASEAN, masih berkutat pada keraguan dan wacana, membiarkan pengusaha logistik menanggung beban biaya investasi awal (capex) yang mencekik leher.

Mitos "Range Anxiety" yang Runtuh di Jalur Selatan Alasan klasik seperti ketidaksiapan infrastruktur dan kecemasan jarak tempuh (range anxiety) sering dijadikan tameng untuk menunda adopsi. Namun, fakta di lapangan membuktikan sebaliknya. Yoga Adiwinarto, Direktur Pengembangan Bisnis Kalista, membeberkan data uji coba yang menampar keraguan tersebut.