Era Teknologi KTP Biometrik Dimulai
Senin, 28 September 2020 - 06:35 WIB
loading...
A
A
A
Quek Sin Kwok, direktur senior Identitas Digital Nasional Singapura, mengatakan bahwa penggunaan autentikasi wajah atau biometrik merupakan evolusi dan ekspansi SingPass. Dia meyakini langkah ini akan menumbuhkan ekonomi digital Singapura. “Verifikasi wajah SingPass di bawah program Identitas Digital Nasional akan meminta banyak mitra memberikan pelayanan yang lebih baik,” katanya.
Dia menuturkan, pemeriksaan biometrik ini akan memberikan warga Singapura akses yang aman untuk layanan swasta dan pemerintah. Teknologi tersebut telah diuji coba dengan sebuah bank dan kini diluncurkan ke seantero negeri. Melalui verifikasi wajah, seorang warga tidak hanya dikenali, tapi juga dipastikan yang bersangkutan benar-benar hadir. (Baca juga: Susu Colostrum Dikalim Mampu Pulihkan Saraf Kejepit)
Untuk diketahui, teknologi verifikasi wajah di Singapura telah dipakai di sejumlah kantor cabang perpajakan. Bank utama Singapura, DBS, memperbolehkan nasabah menggunakan verifikasi wajah guna membuka rekening digital.
Teknologi tersebut amat mungkin dipakai untuk memverifikasi area-area sensitif di pelabuhan dan sebagai metode guna memastikan semua pelajar menjalani ujian tanpa diwakili. Verifikasi wajah akan tersedia bagi perusahaan-perusahaan yang menginginkannya selama tujuannya sesuai dengan ketentuan pemerintah.
"Kami tidak benar-benar membatasi bagaimana verifikasi wajah digital ini bisa dipakai, selama sesuai dengan ketentuan kami," kata Kwok, direktur senior identitas digital nasional pada GovTech Singapore. "Persyaratan dasarnya adalah teknologi itu dipakai dengan persetujuan [warga] dan dengan kesadaran dari individu yang bersangkutan," tambahnya.
GovTech Singapore mengklaim teknologi itu baik bagi dunia usaha, karena perusahaan-perusahaan dapat memakainya tanpa harus membangun infrastrukturnya. Lebih lanjut, kata Kwok, teknologi tersebut lebih baik dalam konteks privasi karena perusahaan-perusahaan tidak perlu menghimpun data biometrik apa pun. Mereka bahkan bisa melihat skor yang mengindikasikan seberapa mirip hasil pemindaian dengan foto individu pada arsip kependudukan yang dimiliki pemerintah. (Baca juga: Korsel Gelar Operasi di Laut, Korut Kirim Peringatan)
Namun demikian, para pengadvokasi privasi persetujuan dapat menjadi penghalang yang rendah jika berurusan dengan data biometrik sensitif. "Persetujuan tidak berfungsi ketika ada ketidakseimbangan kekuatan antara pengendali dan subjek data, seperti orang-orang yang diawasi dalam hubungan negara-warga," kata Ioannis Kouvakas, tenaga hukum dari lembaga Privacy International di London, Inggris.
Kekhawatiran yang sama juga diungkapkan Amnesty International (AI). AI meminta Uni Eropa yang menciptakan kontrol dan mencegah perusahaan untuk menjual biometrik dan teknologi lain untuk spionase ke China. Mereka khawatir teknologi itu akan digunakan untuk melanggar hak asasi manusia.
Bersiap-siap
Dia menuturkan, pemeriksaan biometrik ini akan memberikan warga Singapura akses yang aman untuk layanan swasta dan pemerintah. Teknologi tersebut telah diuji coba dengan sebuah bank dan kini diluncurkan ke seantero negeri. Melalui verifikasi wajah, seorang warga tidak hanya dikenali, tapi juga dipastikan yang bersangkutan benar-benar hadir. (Baca juga: Susu Colostrum Dikalim Mampu Pulihkan Saraf Kejepit)
Untuk diketahui, teknologi verifikasi wajah di Singapura telah dipakai di sejumlah kantor cabang perpajakan. Bank utama Singapura, DBS, memperbolehkan nasabah menggunakan verifikasi wajah guna membuka rekening digital.
Teknologi tersebut amat mungkin dipakai untuk memverifikasi area-area sensitif di pelabuhan dan sebagai metode guna memastikan semua pelajar menjalani ujian tanpa diwakili. Verifikasi wajah akan tersedia bagi perusahaan-perusahaan yang menginginkannya selama tujuannya sesuai dengan ketentuan pemerintah.
"Kami tidak benar-benar membatasi bagaimana verifikasi wajah digital ini bisa dipakai, selama sesuai dengan ketentuan kami," kata Kwok, direktur senior identitas digital nasional pada GovTech Singapore. "Persyaratan dasarnya adalah teknologi itu dipakai dengan persetujuan [warga] dan dengan kesadaran dari individu yang bersangkutan," tambahnya.
GovTech Singapore mengklaim teknologi itu baik bagi dunia usaha, karena perusahaan-perusahaan dapat memakainya tanpa harus membangun infrastrukturnya. Lebih lanjut, kata Kwok, teknologi tersebut lebih baik dalam konteks privasi karena perusahaan-perusahaan tidak perlu menghimpun data biometrik apa pun. Mereka bahkan bisa melihat skor yang mengindikasikan seberapa mirip hasil pemindaian dengan foto individu pada arsip kependudukan yang dimiliki pemerintah. (Baca juga: Korsel Gelar Operasi di Laut, Korut Kirim Peringatan)
Namun demikian, para pengadvokasi privasi persetujuan dapat menjadi penghalang yang rendah jika berurusan dengan data biometrik sensitif. "Persetujuan tidak berfungsi ketika ada ketidakseimbangan kekuatan antara pengendali dan subjek data, seperti orang-orang yang diawasi dalam hubungan negara-warga," kata Ioannis Kouvakas, tenaga hukum dari lembaga Privacy International di London, Inggris.
Kekhawatiran yang sama juga diungkapkan Amnesty International (AI). AI meminta Uni Eropa yang menciptakan kontrol dan mencegah perusahaan untuk menjual biometrik dan teknologi lain untuk spionase ke China. Mereka khawatir teknologi itu akan digunakan untuk melanggar hak asasi manusia.
Bersiap-siap
Lihat Juga :
