Demam Mobil Listrik, Toyota Siap Dukung Program Pemerintah RI
Demam Mobil Listrik, Toyota Siap Dukung Program Pemerintah RI
A
A
A
JAKARTA - Pabrikan mobil Toyota melihat keberadaan mobil listrik di Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Untuk itu, pabrikan mobil asal Jepang tersebut mengaku sangat mendukung kebijakan pemerintah Indonesia.
Deputy Director PT Toyota Astra Motor, Fransiscus Soerjopranoto mengatakan Toyota akan mendukung dan mengikuti aturan yang ditetapkan.
"Pemerintah menetapkan EV sebesar 20% di tahun 2025, termasuk dengan sarana pendukungnya. Tidak hanya Toyota, seluruh pemain tentunya akan mendukung misi pemerintah tersebut," ujar Soerjopranoto saat dihubungi SINDOnews, Jakarta, Rabu (14/2/2018).
Meski begitu, dirinya berpendapat sebaiknya pemerintah juga bisa memberdayakan apa yang sudah tersedia di Indonesia. Sehingga kedepannya pengembangan mobil listrik dapat turut menggerakkan roda ekonomi.
"Tentu pemerintah harus lebih melakukan pemberdayaan dalam negeri. Misalnya seperti lokalisasi, bukan import. Sekaligus juga alih teknologi," katanya.
Sebelumnya Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Munir Ahmad menuturkan saat ini tinggal menunggu putusan presiden Joko Widodo saja.
Tahapan-tahapan diskusi antar Kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dewan Energi Nasional, PLN, dan Pertamina pun disebutkan Munir sudah selesai dilakukan.
Deputy Director PT Toyota Astra Motor, Fransiscus Soerjopranoto mengatakan Toyota akan mendukung dan mengikuti aturan yang ditetapkan.
"Pemerintah menetapkan EV sebesar 20% di tahun 2025, termasuk dengan sarana pendukungnya. Tidak hanya Toyota, seluruh pemain tentunya akan mendukung misi pemerintah tersebut," ujar Soerjopranoto saat dihubungi SINDOnews, Jakarta, Rabu (14/2/2018).
Meski begitu, dirinya berpendapat sebaiknya pemerintah juga bisa memberdayakan apa yang sudah tersedia di Indonesia. Sehingga kedepannya pengembangan mobil listrik dapat turut menggerakkan roda ekonomi.
"Tentu pemerintah harus lebih melakukan pemberdayaan dalam negeri. Misalnya seperti lokalisasi, bukan import. Sekaligus juga alih teknologi," katanya.
Sebelumnya Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Munir Ahmad menuturkan saat ini tinggal menunggu putusan presiden Joko Widodo saja.
Tahapan-tahapan diskusi antar Kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dewan Energi Nasional, PLN, dan Pertamina pun disebutkan Munir sudah selesai dilakukan.
(wbs)
Explore More