Google Bayar Konten Berita
Senin, 03 Agustus 2020 - 06:10 WIB
loading...
A
A
A
Komisi Konsumen dan Kompetisi Australia (ACCC) mengungkapkan, Australia telah merilis draf legislasi yang menunjukkan media bisa menawar baik secara individu atau kolektif dengan Facebook dan Google . Legislasi itu juga akan masuk dalam tahap konsultasi publik setelah difinalisasi dan dibahas di parlemen untuk menentukan apakah anggota parlemen mendukung atau tidak.
Khusus di Australia, legislasi itu telah didiskusikan selama beberapa bulan. Sebelum dirilis, draf tersebut telah dikonsultasikan dengan Google, Facebook, dan beberapa media utama. Keluhan perusahaan media menyebutkan platform seperti Google dan Facebook tidak memberikan keuntungan bagi mereka. Diakui Frydenberg, proposal legislasi itu diamati banyak pihak di seluruh dunia. “Australia memang bergerak terdepan,” katanya.
Untuk saat ini hanya Google dan Facebook yang menjadi subjek regulasi baru tersebut. Tapi, platform digital lain juga akan ditambahkan di masa depan. (Baca juga: Besok Transjakarta Tambah 155 Bus)
Facebook dan Google memang telah lama berseteru dengan media mainstream tentang bagaimana mereka menampilkan konten berita. Media tradisional tetap meminta perusahaan teknologi itu untuk membayar konten. Namun, Google mengungkapkan, regulasi tersebut mengabaikan “miliaran klik” bagi media mainstream Australia setiap tahunnya. Google juga mengecam kebijakan tersebut karena regulasi itu tidak memberikan dorongan inovasi di sektor media.
“Ini mengirimkan pesan penting bagi pengusaha dan investor bahwa Pemerintah Australia akan mengintervensi,” ujar Direktur Pelaksana Google Australia dan Selandia Baru Mel Silva.
Silva mengungkapkan, intervensi tersebut bukan memecahkan tantangan fundamental untuk menciptakan model bisnis yang cocok di abad digital. “Intervensi berat pemerintah itu mengancam ekonomi digital Australia dan berdampak pada pelayanan bagi rakyat Australia,”katanya. (Lihat videonya: Satu Keluarga Makan Bersama di Bahu Tol Cipali Viral di Medsos)
Sedangkan Direktur Pelaksana Facebook di Australia dan Selandia Baru Will Easton mengatakan, timnya sedang mengkaji proposal pemerintah tersebut dan memahami dampaknya pada industri. Kasus pembayaran berita oleh platform digital sebenarnya telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Namun, sebagian tidak melibatkan regulasi pemerintah. (Andika H Mustaqim/F.W.Bahtiar)
Khusus di Australia, legislasi itu telah didiskusikan selama beberapa bulan. Sebelum dirilis, draf tersebut telah dikonsultasikan dengan Google, Facebook, dan beberapa media utama. Keluhan perusahaan media menyebutkan platform seperti Google dan Facebook tidak memberikan keuntungan bagi mereka. Diakui Frydenberg, proposal legislasi itu diamati banyak pihak di seluruh dunia. “Australia memang bergerak terdepan,” katanya.
Untuk saat ini hanya Google dan Facebook yang menjadi subjek regulasi baru tersebut. Tapi, platform digital lain juga akan ditambahkan di masa depan. (Baca juga: Besok Transjakarta Tambah 155 Bus)
Facebook dan Google memang telah lama berseteru dengan media mainstream tentang bagaimana mereka menampilkan konten berita. Media tradisional tetap meminta perusahaan teknologi itu untuk membayar konten. Namun, Google mengungkapkan, regulasi tersebut mengabaikan “miliaran klik” bagi media mainstream Australia setiap tahunnya. Google juga mengecam kebijakan tersebut karena regulasi itu tidak memberikan dorongan inovasi di sektor media.
“Ini mengirimkan pesan penting bagi pengusaha dan investor bahwa Pemerintah Australia akan mengintervensi,” ujar Direktur Pelaksana Google Australia dan Selandia Baru Mel Silva.
Silva mengungkapkan, intervensi tersebut bukan memecahkan tantangan fundamental untuk menciptakan model bisnis yang cocok di abad digital. “Intervensi berat pemerintah itu mengancam ekonomi digital Australia dan berdampak pada pelayanan bagi rakyat Australia,”katanya. (Lihat videonya: Satu Keluarga Makan Bersama di Bahu Tol Cipali Viral di Medsos)
Sedangkan Direktur Pelaksana Facebook di Australia dan Selandia Baru Will Easton mengatakan, timnya sedang mengkaji proposal pemerintah tersebut dan memahami dampaknya pada industri. Kasus pembayaran berita oleh platform digital sebenarnya telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Namun, sebagian tidak melibatkan regulasi pemerintah. (Andika H Mustaqim/F.W.Bahtiar)
(ysw)
Lihat Juga :
