Perang Harga Mobil Dinilai Tak Efektif, Bikin Kualitas Dipertanyakan
Minggu, 13 Juli 2025 - 21:57 WIB
loading...
Suzuki Jimny 5 Pintu di IIMS 2024. FOTO/ DOK SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Perang harga mobil mulai terjadi di Indonesia yang dilakukan produsen China dan mulai diikuti brand Jepang. Mereka menurunkan harga sejumlah model, mulai dari puluhan juta rupiah hingga ratusan juta rupiah.
BACA JUGA - Anti-Virus Corona, Mobil Terbaru Besutan Malaysia Gunakan Filter N95
Cara tersebut dinilai cukup efektif untuk strategi jangka pendek, tapi tidak untuk jangka panjang. Cara ini juga bisa berdampak pada nilai brand tersebut dan konsumen akan mempertanyakan kualitas dari produk tersebut.
"Untuk jangka pendek mungkin iya (efektif), tapi untuk jangka panjang tidak (efektif). Kalau strategi harga dalam bentuk sales program menurut kami bisa dilakukan, tapi kalau untuk pangkas harga, kita bisa baca sendiri lah literasinya soal apa yang terjadi di pasar domestik sana dan bagaimana kekhawatiran mereka soal kualitas," kata Donny Saputra selaku Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), di Jakarta, belum lama ini.
Donny juga menjelaskan Suzuki sudah berada di Indonesia selama 50 tahun dan ingin tetap mempertahankan kualitas mereka yang sudah melekat di masyarakat Indonesia. Sehingga, memangkas harga akan membuat konsumen bisa meragukan kualitas yang diberikan Suzuki.
"Yang kami ingin jaga adalah kami sudah ada di Indonesia dari tahun 70-an, untuk menjaga nama baik Suzuki dengan produk kredibel, valuable dan durable, kami fokus ke hal-hal tersebut," tuturnya.
Seperti diketahui, sejumlah brand seperti Chery, Jetrour, MG, bahkan Honda melakukan pemangkasan harga. Padahal, model tersebut mendapat sejumlah pembaruan fitur dan teknologi, yang biasanya harganya akan jauh lebih mahal.
Misal Honda HR-V, yang sebelumnya memiliki trim tertinggi RS Turbo dijual Rp551 juta, kini dengan varian hybrid sebagai yang tertinggi, yakni HR-V RS e:HEV, dijual Rp488 juta. Padahal, mobil hybrid dilengkapi motor listrik dan baterai yang seharusnya menambah ongkos produksi.
Kendati begitu, mobil hybrid terbaru yang ditawarkan Honda sudah masuk dalam daftar insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen. Sehingga ini berpengaruh terhadap harga jual produk tersebut.
BACA JUGA - Anti-Virus Corona, Mobil Terbaru Besutan Malaysia Gunakan Filter N95
Cara tersebut dinilai cukup efektif untuk strategi jangka pendek, tapi tidak untuk jangka panjang. Cara ini juga bisa berdampak pada nilai brand tersebut dan konsumen akan mempertanyakan kualitas dari produk tersebut.
"Untuk jangka pendek mungkin iya (efektif), tapi untuk jangka panjang tidak (efektif). Kalau strategi harga dalam bentuk sales program menurut kami bisa dilakukan, tapi kalau untuk pangkas harga, kita bisa baca sendiri lah literasinya soal apa yang terjadi di pasar domestik sana dan bagaimana kekhawatiran mereka soal kualitas," kata Donny Saputra selaku Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), di Jakarta, belum lama ini.
Donny juga menjelaskan Suzuki sudah berada di Indonesia selama 50 tahun dan ingin tetap mempertahankan kualitas mereka yang sudah melekat di masyarakat Indonesia. Sehingga, memangkas harga akan membuat konsumen bisa meragukan kualitas yang diberikan Suzuki.
"Yang kami ingin jaga adalah kami sudah ada di Indonesia dari tahun 70-an, untuk menjaga nama baik Suzuki dengan produk kredibel, valuable dan durable, kami fokus ke hal-hal tersebut," tuturnya.
Seperti diketahui, sejumlah brand seperti Chery, Jetrour, MG, bahkan Honda melakukan pemangkasan harga. Padahal, model tersebut mendapat sejumlah pembaruan fitur dan teknologi, yang biasanya harganya akan jauh lebih mahal.
Misal Honda HR-V, yang sebelumnya memiliki trim tertinggi RS Turbo dijual Rp551 juta, kini dengan varian hybrid sebagai yang tertinggi, yakni HR-V RS e:HEV, dijual Rp488 juta. Padahal, mobil hybrid dilengkapi motor listrik dan baterai yang seharusnya menambah ongkos produksi.
Kendati begitu, mobil hybrid terbaru yang ditawarkan Honda sudah masuk dalam daftar insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen. Sehingga ini berpengaruh terhadap harga jual produk tersebut.
(wbs)
Lihat Juga :
