Perlukah Mobil Hybrid Mendapat Insentif dan Bebas Ganjil Genap?

JAKARTA - Pemerintah saat ini sedang mengkaji kebijakan pemberian insentif kendaraan listrik hibrida atau hybrid electric vehicle (HEV). Sejumlah pelaku industri juga meminta agar mobil hybrid mendapatkan non-fiskal berupa bebas ganjil genap.

Saat ini, pengkajian pemberian insentif untuk mobil hybrid masih dalam rangka pengkajian. Misalnya, apakah insentif HEV nanti bakal berbeda atau justru sama dengan insentif mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV).

Yakni pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% untuk BEV yang memenuhi TKDN minimal 40%. Di kesempatan terpisah, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto menilai bahwa insentif kendaraan listrik hibrida atau HEV bakal mampu mendongkrak penjualan.

Terutama di kendaraan HEV yang ada di harga Rp300 jutaan. Menurut Gaikindo, penjualan mobil hybrid secara wholesales (dari pabrik ke dealer) pada Januari 2024 adalah 4.712 unit atau turun 26,49% dibandingkan Desember 2023 yang mencapai 6.410 unit.

Artinya, pertumbuhan kendaraan hybrid perlu mendapatkan dorongan agar lebih cepat diadopsi oleh masyarakat dan memberikan benefit lebih banyak.
Sales & Marketing and Aftersales Director HPM Yusak Billy sendiri menyebut bahwa mobil hybrid perlu diberikan insentif yang sama seperti mobil listrik berbasis baterai (BEV).

Hal ini tujuannya agar harga jual kendaraan hybrid bisa lebih terjangkau dan masyarakat Indonesia memiliki banyak pilihan model elektrifikasi.

Menurut Billy, teknologi hybrid menggabungkan antara mesin pembakaran internal (ICE) dengan motor penggerak listrik yang dibekali baterai. Diklaim, ini mampu menekan emisi hingga lebih dari 50 persen.

“Saya rasa insentif mobil hybrid itu perlu karena ini kan teknologi ramah lingkungan yang bisa mengurangi setengah emisi bila dibandingkan ICE,” kata Billy.
Billy mengungkapkan mobil hybrid Honda memiliki kinerja hampir sama dengan BEV ketika berjalan di bawah kecepatan 50 km/jam. Itu merupakan kecepatan rata-rata di kota besar, seperti Jakarta.

Menurutnya, teknologi hybrid pada mobil Honda berperan besar dalam mengurangi polusi udara. Pasalnya, kendaraan akan digerakkan dengan motor penggerak dalam kecepatan rendah.

Hal ini membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih efisien dan emisi yang dihasilkan sangat minim. Ia juga menyebut kebijakan non-fiskal seperti bebas ganjil genap untuk mobil hybrid perlu diterapkan agar semakin banyak orang memutuskan beralih ke elektrifikasi.

“Fasilitas pembebasan genap ganjil di Jakarta juga sangat baik diterapkan untuk teknologi hybrid di Kota Jakarta, karena kecepatan rendah di dalam kota, yang berfungsi adalah battery yang bebas emisi,” ucap dia.

Berkaca pada China

Berkaca pada China yang sukses dengan strategi elektrifikasinya, di masa lalu negara tersebut memasukkan mobil hybrid ke dalam kategori kendaraan energi baru (NEV) dan memperoleh subsidi dari pemerintah.

Pemerintah memberikan subsidi kepada pembeli kendaraan NEV pada tahun 2010 untuk mengurangi perbedaan harga dengan kendaraan konvensional, dan mendukung komersialisasi teknologi tersebut.

Beberapa kota dan provinsi di China masih memberikan insentif lokal untuk mobil hybrid, termasuk potongan pajak dan akses ke jalur khusus. Seiring pemerintah China terus membangun fasilitas dan ekosistem kendaraan listriknya. Subsidi tersebut dilakukanhingga2022.