Penerapan ERP, Driver Ojol Khawatir Makin Susah Dapat Orderan
Rabu, 18 Januari 2023 - 18:28 WIB
loading...
Penerapan ERP, Nantinya, sejumlah jalan di Jakarta akan berbayar untuk semua jenis kendaraan bermotor, baik konvensional maupun listrik. FOTO/ DOK MPI
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memunculkan kembali wacana untuk menerapkan Electronic Road Pricing (ERP). Nantinya, sejumlah jalan di Jakarta akan berbayar untuk semua jenis kendaraan bermotor, baik konvensional maupun listrik.
BACA JUGA - Teknologi ERP Sage X3 Pacu Kinerja Manajemen Keuangan
Ditemui di Kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat driver Ojol bernama Salim (24) mengaku sangat keberatan dengan kebijakan tersebut.
Baginya dengan kondisi saat ini yang dinilai sulit mendapatkan orderan alias penumpang, ditambah tarif berbayar, akan menyusahkan masyarakat kecil.
“Semakin banyak aturan tentunya semakin bikin susah rakyat. Ganjil genap saja sudah membuat orderan susah, apalagi ERP. Terus ditambah bertarif, sebenarnya pemerintah maunya kayak gimana sih?” tegas Salim kepada SINDOnews, Rabu (18/1/2023).
Menurut Salim kebijakan tersebut tidak akan berpengaruh besar dalam mengurai kemacetan. Menurutnya, pemerintah harusnya mencari solusi lain.
Hal senada dikatakan Eris, menurutnya, ganjil genap saja sudah bikin susah apabila kebijakan ini akan direalisasikan maka ia akan memilih orderan yang tidak mengarah ke lokasi berbayar.
Cari solusi lain. Soalnya itu menyusahkan rakyat kecil, kalau yang orang kayak mah biasa saja. Tapi bagi kita memberatkan, lebih baik terapin larangan penggunaan mobil pribadi dan naik trasportasi umum,” ucap Eris.
Perlu diketahui, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan koordinasi terkait jalan berbayar elektronik dengan Polda Metro Jaya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mohammad Fadil Imran.
“Koordinasi sudah, kami selalu koordinasi. Pasti semua kita komunikasikan, pasti semua kita koordinasikan,” kata Fadil Imran seperti dikutip dalam laman Korlantas Polri.
Untuk penerapannya, masih memerlukan banyak langkah dan evaluasi, meski Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin meminta ERP segera diuji coba untuk melihat keefektifitasannya dalam mengurai kemacetan.
“Nanti kita ikuti saja alur yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kesepakatan bersama dengan DPRD, sekarang kan belum (diterapkan). Baru wacana kan,” ujar Kapolda.
BACA JUGA - Teknologi ERP Sage X3 Pacu Kinerja Manajemen Keuangan
Ditemui di Kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat driver Ojol bernama Salim (24) mengaku sangat keberatan dengan kebijakan tersebut.
Baginya dengan kondisi saat ini yang dinilai sulit mendapatkan orderan alias penumpang, ditambah tarif berbayar, akan menyusahkan masyarakat kecil.
“Semakin banyak aturan tentunya semakin bikin susah rakyat. Ganjil genap saja sudah membuat orderan susah, apalagi ERP. Terus ditambah bertarif, sebenarnya pemerintah maunya kayak gimana sih?” tegas Salim kepada SINDOnews, Rabu (18/1/2023).
Menurut Salim kebijakan tersebut tidak akan berpengaruh besar dalam mengurai kemacetan. Menurutnya, pemerintah harusnya mencari solusi lain.
Hal senada dikatakan Eris, menurutnya, ganjil genap saja sudah bikin susah apabila kebijakan ini akan direalisasikan maka ia akan memilih orderan yang tidak mengarah ke lokasi berbayar.
Cari solusi lain. Soalnya itu menyusahkan rakyat kecil, kalau yang orang kayak mah biasa saja. Tapi bagi kita memberatkan, lebih baik terapin larangan penggunaan mobil pribadi dan naik trasportasi umum,” ucap Eris.
Perlu diketahui, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan koordinasi terkait jalan berbayar elektronik dengan Polda Metro Jaya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mohammad Fadil Imran.
“Koordinasi sudah, kami selalu koordinasi. Pasti semua kita komunikasikan, pasti semua kita koordinasikan,” kata Fadil Imran seperti dikutip dalam laman Korlantas Polri.
Untuk penerapannya, masih memerlukan banyak langkah dan evaluasi, meski Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin meminta ERP segera diuji coba untuk melihat keefektifitasannya dalam mengurai kemacetan.
“Nanti kita ikuti saja alur yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kesepakatan bersama dengan DPRD, sekarang kan belum (diterapkan). Baru wacana kan,” ujar Kapolda.
(wbs)
Lihat Juga :
